RINGKASNEWS.ID - Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia menerima sejumlah keluhan warga saat menggelar reses di Desa Jatiseeng Kidul, Kecamatan Ciledug, Minggu (15/2/2026).
Tiga isu utama yang mencuat yakni penonaktifan kepesertaan BPJS PBI, penanganan banjir di sekitar Sungai Cisanggarung, serta persoalan sampah yang belum tertangani optimal.
Dalam dialog bersama warga, Sophi menyoroti dampak penonaktifan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinilai menimbulkan keresahan, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut dia, sejumlah warga kesulitan mengakses layanan kesehatan karena status kepesertaan mereka tidak lagi aktif.
“Banyak warga yang baru mengetahui kepesertaannya nonaktif saat hendak berobat. Ini tentu memberatkan, apalagi bagi keluarga yang benar-benar bergantung pada jaminan kesehatan,” kata Sophi.
Ia menjelaskan, warga yang terdampak dapat menempuh mekanisme reaktivasi dengan terlebih dahulu memastikan statusnya dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, jika terdapat ketidaksesuaian data, masyarakat dapat mengajukan pembaruan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan pemerintah desa melalui Puskesos.
“Kalau memang secara kondisi riil masuk kategori tidak mampu, silakan ajukan pembaruan data. Ada waktu tiga bulan untuk proses pembaruan desil tersebut,” ucapnya.
Selain isu kesehatan, persoalan banjir di sekitar Sungai Cisanggarung turut menjadi perhatian. Warga menyebut luapan sungai kerap terjadi saat intensitas hujan tinggi dan berdampak pada permukiman.
Sophi menilai penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menyebut perlu koordinasi lintas kewenangan, termasuk dengan Balai Besar Wilayah Sungai yang memiliki tanggung jawab terhadap infrastruktur sungai.
“Persoalan sungai menjadi kewenangan BBWS. Kami akan dorong koordinasi agar ada langkah penanganan yang lebih komprehensif,” kata dia.
Masalah lain yang mengemuka adalah pengelolaan sampah. Warga menilai sistem yang berjalan saat ini belum efektif, termasuk kondisi di TPAS Kubangdeleg yang disebut masih menggunakan pola pembuangan terbuka.
Menurut Sophi, DPRD bersama pemerintah daerah tengah mendorong modernisasi sistem pengelolaan sampah agar lebih tertata dan ramah lingkungan. Ia berharap dalam dua tahun ke depan sudah terlihat perkembangan signifikan.
“Kita ingin pengelolaan sampah tidak lagi sekadar buang dan timbun, tetapi ada sistem yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan warga, Udin, mengatakan persoalan BPJS PBI menjadi keluhan paling mendesak. Ia menyebut beberapa warga harus menunda pengobatan karena terkendala status kepesertaan.
“Kami berharap ada solusi cepat. Jangan sampai masyarakat kecil kesulitan berobat hanya karena masalah administrasi,” kata Udin.
Ia juga meminta perhatian serius terhadap pencegahan banjir dan penanganan sampah di tingkat desa. Menurut dia, penumpukan sampah di sejumlah titik kerap menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kesehatan warga, terutama saat musim hujan.
Reses tersebut menjadi forum bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada legislatif. DPRD Kabupaten Cirebon memastikan seluruh masukan akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan instansi terkait agar penanganannya dapat dilakukan secara bertahap dan terukur.
