RINGKASNEWS.ID - DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti arah pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan masyarakat.
Sorotan itu muncul dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Senin (6/4/2026).
Dalam forum tersebut, dewan meminta agar setiap program pembangunan benar-benar berorientasi pada manfaat nyata.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori mengatakan, pembangunan jalan tidak cukup dinilai dari panjang ruas yang dikerjakan. Menurut dia, yang lebih penting adalah seberapa besar dampaknya dirasakan warga.
“Pembangunan itu harus jelas outcome-nya. Jangan hanya berapa kilometer jalan yang dibangun, tapi berapa banyak masyarakat yang terbantu dan merasakan manfaatnya,” kata Hasan.
Ia juga menekankan pentingnya data yang lebih rinci dalam laporan pemerintah daerah. Mulai dari titik lokasi pekerjaan, jenis penanganan, hingga dampak langsung terhadap aktivitas warga.
Dalam paparan LKPJ, anggaran infrastruktur yang dikelola DPUTR pada 2025 tercatat sebesar Rp163 miliar dengan realisasi sekitar Rp160 miliar.
Namun, DPRD menilai angka tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan jalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat di berbagai wilayah.
Karena itu, DPRD mendorong adanya peningkatan anggaran pada 2026 menjadi sekitar Rp240 miliar, khususnya untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan.
“Semangatnya harus tuntas, sesuai tema ‘Teteg lan Tutug’. Artinya, pembangunan tidak hanya dikerjakan, tapi benar-benar diselesaikan dan dirasakan hasilnya,” ujar Hasan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana menambahkan, persoalan infrastruktur jalan dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
Ia meminta adanya percepatan sekaligus peningkatan kualitas dalam setiap proyek pembangunan.
“Jangan hanya mengejar kuantitas. Kualitas juga harus dijaga supaya jalan yang dibangun tidak cepat rusak dan benar-benar menyelesaikan masalah,” kata Anton.
Sementara itu, Sekretaris DPUTR Kabupaten Cirebon, Tommy Hendrawan, menyampaikan apresiasi atas masukan dari DPRD. Ia menyebut evaluasi tersebut menjadi bahan penting untuk memperbaiki kinerja ke depan.
Menurut dia, sejumlah ruas jalan telah ditangani sepanjang 2025, di antaranya Sindanglaut–Pabuaran dan Waled–Gebang Ilir. Meski begitu, ia mengakui masih banyak ruas lain yang belum tersentuh dan akan dilanjutkan secara bertahap pada 2026.
“Sebagian sudah kami kerjakan, dan sisanya akan kami lanjutkan tahun ini sesuai prioritas,” kata Tommy.
Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD berharap arah kebijakan pembangunan ke depan bisa lebih tepat sasaran, terutama dalam menjawab persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
