RINGKASNEWS.ID - Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia menilai keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga arah pembangunan tetap sejalan dan merata.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Menurut Sophi, forum Rakornas bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi wadah strategis untuk menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Daerah dan pusat harus berjalan dalam irama yang sama. Pembangunan tidak akan efektif kalau kebijakannya tidak sinkron,” kata Sophi dalam keterangannya, Senin.
Ia menyebut, berbagai dinamika global yang berdampak pada kondisi nasional menuntut pemerintah daerah lebih adaptif, namun tetap berpegang pada kerangka kebijakan nasional.
“Di satu sisi kita harus patuh pada arah pembangunan nasional, di sisi lain daerah juga perlu memastikan program yang dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat lokal,” ujarnya.
Sophi menambahkan, DPRD memiliki peran penting dalam menjembatani dua kepentingan tersebut. Menurut dia, fungsi penganggaran dan pengawasan yang dimiliki DPRD harus digunakan untuk memastikan hasil Rakornas benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan daerah.
“Hasil Rakornas jangan berhenti di dokumen. Harus masuk ke perencanaan dan penganggaran daerah supaya dampaknya terasa langsung oleh masyarakat,” kata dia.
Rakornas Pusat dan Daerah 2026 dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto meminta para kepala daerah memahami situasi global dan nasional sebelum menetapkan kebijakan di wilayah masing-masing.
“Pemimpin daerah harus memahami konteks global dan nasional agar kebijakan yang diambil relevan dan mampu menjawab tantangan zaman,” ucap Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan sejumlah arahan strategis kepada pemerintah daerah, antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan investasi di daerah, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan energi terbarukan berbasis potensi lokal.
Presiden juga menekankan pentingnya hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan pengawasan anggaran untuk mencegah kebocoran APBD, serta penyederhanaan birokrasi, khususnya dalam proses perizinan usaha.
Selain itu, Prabowo mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah mengurangi ego sektoral dan memperkuat koordinasi lintas lembaga.
“Sinergi adalah kunci. Jangan ada lagi kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri,” kata dia.
Arahan lainnya menyentuh peningkatan kualitas layanan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.
