RINGKASNEWS.ID - DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026, Kamis (25/9/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, mengatakan rapat ini merupakan kelanjutan dari penyampaian nota keuangan Raperda APBD 2026 yang sebelumnya sudah ditanggapi seluruh fraksi DPRD.
“Setelah jawaban bupati disampaikan, tahap berikutnya adalah pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD, komisi-komisi, TAPD, serta perangkat daerah terkait,” ujar Sophi.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman yang mewakili bupati menyampaikan bahwa pada 2026 pemerintah daerah akan memfokuskan pembangunan pada pemenuhan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
Fokus itu, kata dia, sejalan dengan tema pembangunan tahun pertama RPJMD 2025–2029, yakni Pondasi Inovasi dan Tata Kelola Efektif untuk Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik.
“Anggaran sebesar Rp4,3 triliun akan diarahkan secara efektif untuk program prioritas, mulai dari infrastruktur, pendidikan, pelayanan administrasi kependudukan, hingga penguatan inovasi perangkat daerah,” kata Agus.
Dorong Digitalisasi Layanan Publik
Agus menegaskan, digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu prioritas. Layanan berbasis digital, menurutnya, akan mempermudah akses masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.
Di bidang pendapatan daerah, pemerintah memilih strategi modern berbasis data. Optimalisasi PAD akan ditempuh dengan memperbaiki sistem pemungutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperluas basis pajak, bukan dengan menaikkan tarif pajak.
Ia juga menyinggung adanya proyeksi penurunan dana transfer pusat. Untuk itu, Pemkab Cirebon menyiapkan langkah antisipasi, antara lain penguatan PAD, efisiensi anggaran, serta adopsi teknologi digital di berbagai layanan.
Jawaban atas Sorotan Fraksi
Menanggapi sorotan fraksi soal tambahan penghasilan pegawai (TPP), Agus menjelaskan alokasi Rp763 miliar sudah sesuai kemampuan daerah dan aturan perundangan.
Dari jumlah itu, Rp378 miliar dialokasikan untuk tunjangan profesi guru, Rp21 miliar insentif pajak dan retribusi, serta Rp357 miliar untuk tambahan penghasilan pegawai.
Terkait bantuan sosial, Agus menyebut ada kenaikan Rp1,48 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah, lanjut dia, akan memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan transparan.
Untuk dana kebencanaan, Pemkab mengalokasikan Rp35 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, Agus menegaskan anggaran penanggulangan bencana juga disiapkan melalui program di BPBD, Dinas Sosial, PUTR, hingga Dinas Perkim.
APBD sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi
Agus menutup dengan menegaskan pentingnya menjadikan APBD sebagai instrumen strategis dalam pemulihan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang merata.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, kami optimistis APBD 2026 bisa berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi warga Kabupaten Cirebon,” tandasnya.
