RINGKASNEWS.ID - Situasi internal di tubuh National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kota Cirebon semakin memanas. Setelah resmi melaporkan Ketua dan Sekretaris organisasi tersebut ke Unit Tipikor Polres Cirebon Kota atas dugaan penyalahgunaan dana hibah pada Senin (28/4/2025), para pengurus dan atlet kini kembali menyuarakan ketidakpuasan mereka.
Kali ini, mereka secara terbuka menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan NPCI Kota Cirebon dan berencana menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk protes. Aksi ini disebut sebagai respons atas merosotnya transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh organisasi.
Menurut sejumlah pengurus, ini bukan kali pertama mosi tidak percaya dilayangkan. Sebelumnya, mereka sudah menyampaikan mosi serupa, namun tidak mendapat tanggapan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Cirebon. Dispora disebut berdalih bahwa permasalahan tersebut berada di bawah kewenangan NPCI Provinsi Jawa Barat.
Toyib, Bendahara NPCI Kota Cirebon, menjelaskan bahwa pihaknya telah mencoba menempuh jalur audiensi ke NPCI Jawa Barat di Bandung. Namun, upaya itu dinilai tidak membuahkan hasil.
“Pihak NPCI Jabar terkesan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Tidak ada langkah konkret untuk mengusut dugaan pelanggaran di internal NPCI Kota Cirebon,” ujar Toyib, Jumat (16/5/2025).
Lebih jauh, Toyib mengungkapkan bahwa setelah laporan resmi diajukan ke kepolisian, ia sempat menerima tawaran honor yang belum dibayarkan sebesar Rp12 juta dari pihak Dispora. Tawaran itu disertai permintaan agar dirinya mencabut laporan dan kembali aktif di NPCI serta menandatangani SPJ tahun anggaran 2024.
“Kami sudah tidak bisa lagi menaruh kepercayaan kepada pimpinan yang ada sekarang. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal hilangnya keterbukaan dan komunikasi. Kami merasa organisasi ini telah dikuasai oleh segelintir orang untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.
Rencananya, aksi unjuk rasa akan digelar di dua titik yakni, Kantor Dispora Kota Cirebon dan Balai Kota. Para pengurus berharap aksi ini bisa menjadi alarm bagi Pemerintah Daerah dan publik akan krisis kepemimpinan yang sedang terjadi.
Jojo Suparjo, pengurus bidang pemberdayaan atlet, menambahkan bahwa gerakan ini bukan sekadar soal uang.
“Ini tentang keadilan dan masa depan atlet-atlet disabilitas. Kami menuntut perubahan yang nyata, bukan janji-janji,” kata Jojo.
Meski NPCI Jawa Barat dikabarkan akan turun tangan, para pengurus merasa pesimistis. Menurut mereka, masalah yang sudah menyentuh ranah hukum tidak semestinya diselesaikan secara internal semata.
“Harapan kami, kasus ini ditangani secara tuntas dan menyeluruh. Ke depan, perlu ada perombakan total dalam kepengurusan agar NPCI Kota Cirebon bisa kembali menjadi wadah yang adil, terbuka, dan berpihak pada atlet,” pungkasnya
