RINGKASNEWS.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pemerintah daerah dan pelaku UMKM untuk memperkuat rantai pasok pangan guna menunjang keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) yang digelar di Medan pada 16–17 Oktober 2025.
Kegiatan pelatihan yang berlangsung di Hotel Aryaduta Medan itu menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN, Tengku Syahdana.
Kemudian dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan; serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Tengku Syahdana menyampaikan bahwa penguatan rantai pasok tidak dapat dilakukan tanpa sinergi antarsektor, terutama untuk memastikan bahan pangan aman, bermutu, dan tersedia secara konsisten.
“Beberapa daerah masih menghadapi tantangan distribusi, termasuk keterbatasan pemasok resmi. Ini dapat memengaruhi stabilitas harga dan kualitas bahan pangan. Karena itu, forum PPM menjadi momentum untuk menyatukan langkah agar rantai pasok berjalan lebih transparan dan efisien,” ucapnya.
Dalam diskusi, peserta menekankan pentingnya memastikan pemasok bekerja melalui jalur yang memenuhi standar, mulai dari penggunaan Rumah Potong Unggas (RPU) berizin hingga pemenuhan sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Standar tersebut dianggap krusial untuk menjaga keamanan produk pangan yang digunakan dalam layanan masyarakat.
Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Sumatera Utara juga menyoroti fluktuasi pasokan di beberapa daerah akibat faktor lingkungan dan distribusi.
Ia menegaskan perlunya meningkatkan kapasitas UMKM pangan agar dapat menjadi bagian dari rantai pasok yang lebih kuat.
“UMKM harus memiliki kemampuan yang baik dari sisi pengolahan, higienitas, dan legalitas usaha. Dengan begitu mereka bisa menjadi pemasok andal yang mendukung kelancaran program nasional,” katanya.
BGN turut mendorong pembentukan forum koordinasi terpadu antara yayasan, koperasi, dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan pengadaan.
Mekanisme ini diharapkan dapat meminimalkan perbedaan aturan serta memastikan proses pengadaan berlangsung akuntabel dan terarah.
Melalui kegiatan PPM di Medan, BGN menegaskan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada penyediaan konsumsi, tetapi juga pada kesiapan rantai pasok yang kuat, adil, dan terstandarisasi.
Dengan kolaborasi yang semakin solid, BGN optimistis tantangan di lapangan dapat teratasi dan pelayanan pangan bagi masyarakat berjalan lebih optimal.
