RINGKASNEWS.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah Ciayumajakuning yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan tetap terjaga sepanjang tahun 2025.
Menurut OJK, Kinerja Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di wilayah tersebut juga menunjukkan perkembangan yang relatif positif.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib mengatakan, stabilitas sektor jasa keuangan di daerah tersebut masih terjaga dengan fungsi intermediasi yang berjalan cukup baik.
“Secara umum stabilitas sektor jasa keuangan di Ciayumajakuning sepanjang 2025 tetap terjaga dan kinerja BPR menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, hingga Desember 2025 penyaluran kredit BPR di wilayah Ciayumajakuning tercatat mencapai Rp2,01 triliun atau tumbuh 0,35 persen secara tahunan.
Pertumbuhan kredit tersebut juga diikuti dengan perbaikan kualitas pembiayaan yang ditunjukkan dari penurunan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).
“Penyaluran kredit masih tumbuh dan diikuti dengan penurunan rasio kredit bermasalah, sehingga kualitas pembiayaan BPR tetap terjaga,” kata Agus.
Selain itu, total aset BPR di wilayah Ciayumajakuning juga mengalami peningkatan menjadi Rp2,87 triliun atau tumbuh 5,54 persen secara tahunan. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tercatat meningkat menjadi Rp2,28 triliun.
“Peningkatan aset dan dana pihak ketiga menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR masih cukup baik,” ucapnya.
Dari sisi penggunaan kredit, pembiayaan masih didominasi kredit konsumsi, sementara kredit modal kerja mencatat pertumbuhan tertinggi secara tahunan. Penyaluran kredit juga banyak mengalir ke sektor perdagangan serta beberapa sektor ekonomi lainnya di daerah.
“Kondisi ini menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dan kebutuhan pembiayaan produktif masih terus tumbuh,” tutur Agus.
Selain melakukan pengawasan terhadap kinerja perbankan, OJK Cirebon juga terus mendorong penguatan tata kelola BPR melalui penerapan strategi anti-fraud serta konsolidasi perbankan daerah.
“Kami terus melakukan monitoring agar tata kelola BPR semakin kuat dan mampu menghadapi dinamika ekonomi ke depan,” katanya.
Di sisi lain, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui berbagai program, seperti perluasan agen Laku Pandai, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), hingga penyaluran pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“Berbagai program ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Agus.
