RINGKASNEWS.ID - Nelayan dari sejumlah daerah di Pantai Utara (Pantura) Jawa mengancam menggelar aksi besar ke Jakarta apabila pemerintah belum juga menetapkan harga solar khusus bagi kapal nelayan berukuran di atas 30 GT.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cirebon, Karsudin mengatakan, hingga saat ini nelayan pengguna kapal di atas 30 GT (Gross Tonnage), yaitu kapal berukuran besar yang tidak lagi berhak menerima solar bersubsidi, masih terbebani harga solar industri yang mendekati Rp30.000 per liter.
Menurut Karsudin, kondisi tersebut membuat banyak nelayan kesulitan melaut karena biaya operasional yang terus meningkat.
"Harga solar sekarang sudah tidak memungkinkan bagi nelayan untuk beroperasi secara normal. Banyak yang akhirnya memilih tidak melaut karena berpotensi rugi," kata Karsudin, Selasa (2/6/2026).
Menurut dia, persoalan tersebut tidak dialami nelayan kecil yang menggunakan kapal di bawah 30 GT karena masih mendapatkan solar bersubsidi. Sebaliknya, nelayan pengguna kapal besar harus membeli solar industri dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK), tetapi juga berbagai usaha yang bergantung pada aktivitas perikanan, seperti bengkel, kantin, hingga pekerja pelabuhan.
Karsudin mengatakan, berbagai organisasi nelayan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, hingga luar Pulau Jawa telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat agar ada harga khusus solar bagi nelayan pengguna kapal besar.
Menurut dia, ada perkembangan setelah Presiden Prabowo Subianto menerima aspirasi nelayan saat kunjungan ke Cilacap pada 29 Mei 2026. Saat itu, Presiden meminta Kementerian ESDM dan sejumlah kementerian terkait membahas solusi atas persoalan yang dihadapi nelayan.
Pada 5 Juni 2026, pemerintah pusat dijadwalkan menggelar rapat yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Pertamina, serta sejumlah pihak terkait lainnya untuk membahas skema harga solar bagi nelayan.
"Dalam pembahasan sementara muncul usulan harga solar khusus nelayan sekitar Rp15.000 per liter. Tapi bagi nelayan angka itu masih terlalu tinggi," ujarnya.
Karsudin menuturkan, nelayan menginginkan harga solar khusus sebesar Rp13.000 per liter. Menurutnya, angka tersebut masih memungkinkan usaha penangkapan ikan berjalan dan memberikan keuntungan bagi nelayan.
"Kalau Rp13.000 masih bisa dihitung. Tapi kalau Rp15.000 ke atas, banyak nelayan yang memilih tidak melaut karena hitungannya tidak masuk," katanya.
Ia menegaskan persoalan utama yang dihadapi nelayan saat ini bukan kelangkaan solar, melainkan harga yang terlalu tinggi. Akibatnya, sebagian nelayan terpaksa membeli solar dari pemasok swasta dengan harga berkisar Rp15.000 hingga Rp19.000 per liter demi tetap bisa beroperasi.
"Nelayan membeli dari supplier karena terpaksa. Mereka tetap harus mencari nafkah untuk keluarganya, meski biaya operasional semakin berat," ucapnya.
Sementara itu, Karsudin memastikan distribusi solar bersubsidi bagi nelayan kecil di Kota Cirebon berjalan normal dan tidak ditemukan praktik penyalahgunaan. Menurutnya, nelayan hanya mengambil solar sesuai kebutuhan saat akan melaut dan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan.
"Untuk Kota Cirebon alhamdulillah tidak ada masalah. Nelayan kecil yang mendapat solar subsidi tetap mengikuti aturan yang berlaku," ucapnya.
Karsudin berharap pemerintah segera mengambil keputusan terkait harga solar khusus bagi nelayan kapal di atas 30 GT. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan usaha perikanan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Namun, jika hingga pembahasan di tingkat pemerintah pusat belum menghasilkan keputusan yang sesuai harapan nelayan, para nelayan dari berbagai daerah di Pantura berencana menggelar aksi besar ke Jakarta.
"Kalau belum ada keputusan yang berpihak kepada nelayan, kemungkinan tanggal 6 Juni teman-teman nelayan se-Pantura akan datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah," tandas Karsudin.
