RINGKASNEWS.ID - Masyarakat RW 01 Kampung Pesisir Selatan melakukan aksi unjukrasa di depan gerbang Pos 1 Pelabuhan Cirebon, mereka menuntut penutupan Stockpile milik PT TJSE, Senin lalu, 15 Juli 2024.
Kini giliran Forum Panjunan Bersama (FPB) dan Forum RW Panjunan Kota Cirebon akan melakukan unjuk rasa pada Senin (22/7/2024).
Ketua Forum RW Panjunan Kota Cirebon, Zaki menyampaikan, aksi unjuk rasa rencananya akan dilakukan di Gedung DPRD Kota Cirebon dan dilanjut ke Gerbang Pos 1 Pelabuhan Cirebon.
"Kelurahan Panjunan itu ada 10 RW bukan 1 RW, DPRD harus adil jangan sepihak. Kami sudah trauma dengan mediasi yang berlangsung di Kecamatan Lemahwungkuk pada 2023 lalu dan di Polsek KPC juga kami tidak dilibatkan," ujar Zaki, Minggu, (21/7/2024).
Menurutnya, Forum RW Panjunan dan FPB tidak masalah dengan keberadaan stockpile batu bara di Pelabuhan Cirebon.
"Kami di sini 9 RW, Rukun Nelayan dan juga FPB tidak keberatan dengan keberadaan stockpile di Pelabuhan Cirebon," ucapnya.
Namun demikian, Zaki mengungkapkan, seandainya harus ditutup, pihaknya juga tidak merasa keberatan, asalkan ditutup semua.
"Kalau memang harus tutup stockpile, ya tutup semua. Jangan hanya TJSE," ungkap Zaki.
Lebih lanjut, Zaki menegaskan, bahwa PT TJSE telah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar.
"TJSE selama ini sudah berkontribusi untuk warga sekitar, termasuk RW 01 juga ada. Tapi RW 01 belum diambil tapi yang pertama waktu itu diambil," tegasnya.
Menurut Zaki, sudah ada kesepakatan antara PT TJSE dengan warga termasuk dengan warga RW 01 pada tahun 2022 bahkan, RW 01, RW 07 dan RW 10 Panjunan dan rukun nelayan juga tidak keberatan dengan adanya stockpile TJSE.
"MoU-nya ada, disitu tidak ada masa waktunya, dan masih berlaku kontrak TJSE sampai dengan 2025 yang didukung oleh 10 RW dan Rukun Nelayan pada saat itu tahun 2023," katanya.
Zaki menuturkan, stockpile dibuka di tahun 2022 atas permintaan GM Pelindo Cirebon. Sementara untuk stockpile PTP sudah beroperasi dari tahun 2019.
"Kalau TJSE jelas ada kontribusinya kepada warga Panjunan, sedangkan kalau PTP tidak ada sama sekali kontribusi kepada warga. Jadi harus adil, kalau TJSE tutup PTP juga harus tutup," tuturnya.
