RINGKASNEWS.ID - DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus ratusan siswa SMAN 7 Kota Cirebon yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) akibat keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Griya Sawala pada Kamis (6/2/2025), DPRD meminta klarifikasi dari pihak sekolah serta menyoroti pentingnya evaluasi dalam manajemen administrasi sekolah.
Wakil Ketua I DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani SH, menyampaikan bahwa kejadian ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak terulang di masa mendatang.
Ia menekankan pentingnya tanggung jawab sekolah dalam memastikan kelancaran proses administrasi bagi siswa.
Dalam rapat tersebut, Kepala SMAN 7 Kota Cirebon, Iman Setiawan, mengakui adanya keterlambatan pengisian PDSS dan menyatakan siap mundur dan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa pihak sekolah akan berupaya memberikan solusi terbaik bagi siswa yang terdampak.
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio SE mengusulkan agar Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan investigasi lebih lanjut guna mengetahui penyebab utama permasalahan ini.
“Sudah jelas ini sebuah kelalaian, dan SMAN 7 harus terima. Dan menyayangkan saja, sebab sudah 16 tahun biasa dilakukan, tetapi terjadi kelalaian,” tegasnya.
Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon M Yusuf mengusulkan adanya bimbingan belajar dan pendampingan bagi siswa yang tidak dapat mengikuti SNBP agar tetap memiliki peluang dalam seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur lain.
“Jadi yang tadi disampaikan bukan kesalahan sistem, tapi karena tidak dikerjakan tidak diantisipasi. Sebab, jika manajemen baik, berarti jadwal sekolah pun tertata termasuk menginput data PDSS,” paparnya.
DPRD Kota Cirebon juga mengingatkan agar seluruh sekolah lebih memperhatikan aspek manajerial dan administrasi akademik agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
