RINGKASNEWS.ID - Komisi II DPRD Kota Cirebon memberikan apresiasi tinggi kepada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) yang berhasil melampaui target retribusi selama tahun 2024.
Hal tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan berasal dari retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kejawanan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah mengungkapkan, DKPPP telah menunjukkan kinerja yang layak menjadi contoh bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
Ia juga menyoroti inovasi penggunaan aplikasi Sirebon untuk penarikan retribusi, yang dinilai efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Alhamdulillah, DKPPP mampu melampaui target, khususnya di TPI yang mencapai hampir 150 persen. Aplikasi Sirebon ini diharapkan bisa ditiru oleh SKPD lain untuk optimalisasi PAD,” ujar Handarujati usai rapat kerja bersama DKPPP, Rabu (22/1/2025).
Namun, Handarujati juga menyoroti persoalan keterbatasan BBM bersubsidi bagi nelayan dan pengusaha kapal di Kota Cirebon. Dari kebutuhan sebesar 5.100 kiloliter, hanya 1.800 kiloliter yang terealisasi.
Sehingga Komisi II berencana berkomunikasi dengan Biro Perekonomian Jawa Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat guna mempercepat pemenuhan kuota BBM bersubsidi dari BPH Migas.
“Perbedaan harga BBM cukup signifikan. Tanpa subsidi, nelayan harus membayar Rp10 ribu per liter, sementara dengan subsidi hanya Rp6 ribu. Ini sangat berpengaruh pada kesejahteraan nelayan,” tambahnya.
Senada dengan Handarujati, anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, H. Karso juga menegaskan pentingnya peningkatan kuota BBM bersubsidi.
"Capaian DKPPP yang melebihi target retribusi dan menganggap sistem digitalisasi Sirebon sebagai langkah inovatif yang patut dicontoh oleh SKPD lain," ucapnya.
Sementara itu, Kepala DKPPP Kota Cirebon, Elmi Masruroh menyampaikan, target retribusi untuk tahun 2025 akan meningkat, terutama di UPT TPI dengan tambahan sebesar Rp250 juta.
Ia juga menjelaskan bahwa aplikasi Sirebon telah memberikan dampak positif dalam penarikan retribusi di TPI.
“Penarikan retribusi menjadi lebih efisien dan efektif. Bahkan, pengusaha kapal sering kali meminta tagihan sebelum kami melakukan penarikan, yang menunjukkan kepercayaan mereka kepada DKPPP,” ujarnya.
Meski demikian, Elmi mengakui bahwa keterbatasan BBM bersubsidi masih menjadi tantangan serius. Menurutnya, pengajuan kuota BBM bersubsidi harus melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga pihaknya hanya dapat mengusulkan.
“Kami tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih, termasuk memperluas penggunaan aplikasi Sirebon untuk penarikan retribusi di sektor lain,” tambahnya.
Rapat kerja ini juga dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik beserta jajaran anggota Komisi II DPRD, di antaranya Subagja, Een Rusmiyati, Anton Octavianto, Dian Novitasari dan Abdul Wahid Wadinih.
Selain itu, kehadiran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon turut melengkapi pembahasan dalam rapat tersebut.
