RINGKASNEWS.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon kembali mencatat prestasi di tingkat nasional setelah meraih predikat unggul dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Penghargaan diserahkan dalam acara di Surabaya, Selasa (25/11/2025).
IKK merupakan instrumen penilaian yang digunakan LAN untuk mengukur mutu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga aspek transparansi. Kota Cirebon dinilai mampu memenuhi standar kualitas kebijakan melalui evaluasi mandiri yang dilakukan secara sistematis.
“Alhamdulillah hari ini Kota Cirebon mendapatkan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan predikat unggul. Ini hasil kerja bersama seluruh dinas dan instansi yang terlibat,” ujar Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, usai menerima penghargaan.
Di kategori pemerintah kota, hanya enam kota yang meraih predikat unggul: Cirebon, Bontang, Denpasar, Malang, Padang, dan Surabaya. Selain itu, LAN juga memberikan penghargaan kepada tiga pemerintah provinsi serta delapan pemerintah kabupaten yang dinilai berhasil menjaga kualitas kebijakan publiknya.
Penilaian IKK mencakup sejumlah aspek, seperti ketepatan perencanaan, efektivitas pelaksanaan program, keberlanjutan evaluasi, serta tingkat akuntabilitas dan keterlibatan publik. Pemerintah daerah yang meraih predikat unggul dinilai mampu merancang kebijakan berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufiq, mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil meraih predikat tinggi dalam penilaian tahun ini. “Capaian ini menunjukkan keseriusan luar biasa dalam meningkatkan kualitas kebijakan. Namun, peningkatan ini tidak boleh berhenti di sini,” katanya.
LAN juga melaporkan peningkatan partisipasi instansi dalam pengukuran IKK 2025. Dari 646 instansi pemerintah, sebanyak 548 atau sekitar 85 persen mengikuti penilaian. Menurut Taufiq, angka tersebut mencerminkan semakin kuatnya komitmen instansi pemerintah dalam memperbaiki mutu kebijakan publik.
Penilaian IKK tahun ini mencakup sepuluh sektor kebijakan yang menjadi fokus utama, mulai dari sosial, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pangan, ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hukum dan HAM, hingga administrasi negara.
Wali Kota Cirebon berharap penghargaan ini menjadi pendorong untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan. “Prestasi ini menjadi motivasi agar kualitas kebijakan di Kota Cirebon semakin baik dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
