RINGKASNEWS.ID - Komisi II DPRD Kota Cirebon menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cirebon pada Kamis (27/2/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Gotra Sawala Gedung Bappelitbangda tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang lebih tertata dan inovatif.
Menurut Handarujati, perencanaan ke depan harus selaras dengan perkembangan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta berlandaskan empat prinsip utama, yaitu tertib perencanaan, tertib administrasi, tertib pelaksanaan, dan tertib evaluasi.
Ia menyoroti perlunya penyusunan program kerja yang lebih berbobot dan tidak sekadar menyalin dokumen tahun sebelumnya.
"Tertib administrasi juga tak kalah penting. Perencanaan yang baik harus didukung administrasi yang rapi, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti yang terjadi di DPUTR pada 2023," ujar Andru sapaan Handarujati.
Andru juga menekankan bahwa pelaksanaan program harus sesuai dengan rencana yang telah disusun agar tidak menghambat evaluasi ke depan. Evaluasi ini akan menentukan efektivitas pembangunan dan berpengaruh pada keberlanjutan program di masa mendatang.
Selain itu, Bappelitbangda diharapkan dapat meningkatkan kajian strategis untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengembangkan inovasi di sektor ekonomi kreatif guna mendorong kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdyana menyampaikan bahwa pihaknya masih dalam tahap pemetaan program prioritas akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Meski demikian, perencanaan pembangunan tahun 2026 telah mulai dirumuskan dengan fokus pada tujuh prioritas utama, seperti penanggulangan kemiskinan, penurunan angka stunting, penguatan ekonomi, hingga stabilitas politik daerah.
Turut hadir dalam pertemuan ini anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Abdul Wahid Wadinih yang juga memberikan masukan terkait perencanaan pembangunan daerah.
