Masa Depan Penerimaan Negara, DJP Andalkan Coretax System

Senin, 14 Jul 2025 13:17
    Bagikan  
Masa Depan Penerimaan Negara, DJP Andalkan Coretax System
Dok. DJP

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memimpin upacara peringatan Hari Pajak 2025 di Jakarta, Senin (14/7).

RINGKASNEWS.ID - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mempersiapkan masa depan penerimaan negara di tengah perkembangan teknologi digital yang kian pesat. 

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pengembangan Coretax System, sistem inti administrasi pajak yang modern dan terintegrasi.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, reformasi perpajakan menjadi kunci agar penerimaan negara dapat bertahan dan tumbuh di era digital. 

Menurutnya, teknologi bukan hanya mempermudah pelayanan pajak, tetapi juga meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak.

“Penerimaan pajak bukan hanya soal angka, tapi amanah rakyat. Di era digital, kita harus memastikan sistem kita transparan, mudah diakses, dan akuntabel,” kata Bimo dalam upacara peringatan Hari Pajak 2025, Senin (14/7/2025).

Bimo menegaskan, Coretax System akan menjadi fondasi penting bagi DJP dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif. 

"Sistem ini mengintegrasikan data perpajakan secara real-time dan memungkinkan proses administrasi yang lebih cepat dan akurat," ujarnya.

Selain penguatan sistem, DJP juga menyiapkan Piagam Wajib Pajak atau Taxpayers’ Charter yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. 

Menurut Bimo, piagam ini disusun bersama kalangan dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan relawan pajak sebagai bentuk penghormatan atas kontribusi wajib pajak.

“Hubungan antara negara dan wajib pajak harus dibangun atas dasar keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama,” ucapnya.

Dalam menghadapi target penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun, DJP menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas seluruh pegawai. 

Transformasi digital, kata Bimo, harus dibarengi dengan budaya kerja yang jujur, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Di era digital, kita harus menjadi penjaga etika sekaligus teladan pelayanan publik. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat kepada DJP akan semakin kuat,” imbuhnya.

Ke depan, DJP juga akan memperkuat sinergi dengan instansi lain, termasuk Polri, Kejaksaan, dan KPK, dalam optimalisasi penerimaan negara dan penguatan sistem anti-korupsi nasional.

Menurut Bimo, masa depan penerimaan negara sangat bergantung pada keberhasilan DJP dalam beradaptasi dengan digitalisasi serta membangun sistem perpajakan yang inklusif dan transparan.

“Selamat Hari Pajak 2025. Mari tumbuh bersama pajak untuk Indonesia yang tangguh,” pungkasnya.

Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Caruban Promosindo

Berita Terbaru

KA Menoreh Tertemper Truk di Cirebon, Asisten Masinis Luka
Sengketa Garapan Sawah TKD Setu Kulon di Kaliwedi Menunggu Keputusan Bupati Cirebon
Pemkot Cirebon Mulai Penataan Kabel Bawah Tanah untuk Rapikan Wajah Kota
Komisi II DPRD Kota Cirebon Minta Penanganan Banjir dan Infrastruktur 2026 Lebih Terarah
KPK Tangkap Wali Kota Madiun dan Bupati Pati dalam OTT Sehari
Di Tengah Libur Tahun Baru, PLN Rampungkan Penggantian Trafo GITET Mandirancan
KAI Daop 3 Cirebon Alihkan Rute Kereta Akibat Luapan Air di Pekalongan
Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp170 Miliar, DJP Limpahkan Tersangka ke Kejaksaan
Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Terima Aspirasi HMI soal Banjir dan Kerusakan Hutan
Satresnarkoba Polres Cirebon Kota Bongkar Tiga Kasus Sabu, Barang Bukti Ratusan Paket
Pada 2025, Penumpang Kereta di Daop 3 Cirebon Tembus 4 Juta Orang
Setelah Bertahun-tahun, Masjid Baitulmughni Pasar Tegalgubug Diresmikan
KAI Daop 3 Cirebon Operasikan Rangkaian Baru KA Ranggajati
OTT Perdana 2026, KPK Tangkap Pegawai Pajak dan Wajib Pajak di Kanwil DJP Jakarta Utara
Gus Alex, Staf Khusus Eks Menag Yaqut, Jadi Tersangka Kasus Kuota Haji
Santika Indonesia Jadi Sponsor Satria Muda Bandung, Hadirkan Promo di Cirebon dan Kuningan
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas Ditetapkan KPK sebagai Tersangka Kasus Kuota Haji
Jangan Iseng Lempar Kereta Api, KAI Daop 3 Cirebon Tegaskan Ada Konsekuensi Hukum
Oknum Mengaku TNI Hadang Jurnalis Saat Liputan SHU Tebu PG Rajawali II Cirebon
Mediasi Warga Panjunan dan Pelindo Berujung Kesepakatan, Aksi Lanjutan Dibatalkan