RINGKASNEWS.ID - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Barat hingga 30 November 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp18,98 triliun. Capaian tersebut mencerminkan kondisi fiskal daerah yang masih terjaga di tengah dinamika perekonomian global.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang P2Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II, Rina Lisnawati, mengatakan surplus tersebut ditopang oleh pendapatan negara yang tumbuh positif, sementara belanja negara dijalankan secara lebih efisien.
Hingga akhir November 2025, pendapatan negara di Jawa Barat tercatat sebesar Rp126,90 triliun atau 82,39 persen dari target Rp154,02 triliun. Secara tahunan, pendapatan negara tumbuh 5,34 persen (year on year/yoy).
“Pertumbuhan pendapatan negara ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat 5,06 persen (yoy) serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tumbuh 10,21 persen (yoy),” ujar Rina dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/12/2025).
Ia menjelaskan, penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp93,58 triliun atau 79,38 persen dari target, dengan pertumbuhan 5,87 persen (yoy). Kinerja tersebut didorong oleh Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan jenis pajak lainnya.
Namun demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) masih mengalami kontraksi sebesar 0,75 persen. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat turun 2,85 persen.
Dari sektor kepabeanan dan cukai, realisasi penerimaan mencapai Rp26,00 triliun atau 84,96 persen dari target, tumbuh 2,26 persen (yoy). Penurunan penerimaan Bea Masuk dipengaruhi tidak adanya impor beras, optimalisasi fasilitas perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) di sektor otomotif, serta penurunan penjualan kendaraan nasional.
“Di sisi lain, penerimaan cukai tumbuh 3,11 persen seiring berakhirnya kebijakan relaksasi pembayaran cukai hasil tembakau pada 2024,” kata Rina.
Sementara itu, realisasi PNBP mencapai Rp7,33 triliun atau 132,34 persen dari target. Capaian tersebut ditopang oleh PNBP lainnya serta peningkatan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
Dari sisi belanja, hingga 30 November 2025 belanja negara terealisasi Rp107,92 triliun atau 88,69 persen dari pagu. Secara tahunan, belanja negara mengalami kontraksi 5,94 persen, terutama dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang terkontraksi 19,17 persen. Sementara Transfer ke Daerah (TKD) masih tumbuh 2,22 persen (yoy).
Sejumlah program prioritas nasional di Jawa Barat tetap berjalan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 10,74 juta penerima manfaat di 27 kabupaten/kota. Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga telah menyalurkan pembiayaan untuk 52.787 unit rumah senilai Rp6,61 triliun.
Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat mencapai Rp25,97 triliun kepada sekitar 470 ribu debitur. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) disalurkan sebesar Rp1,79 triliun kepada 356 ribu debitur.
"Dari sisi makroekonomi, perekonomian Jawa Barat pada triwulan III 2025 tumbuh 5,20 persen (yoy) dengan inflasi yang terkendali di angka 2,54 persen. Neraca perdagangan Jawa Barat juga mencatatkan surplus sebesar 2,40 miliar dolar AS, didorong kinerja ekspor yang masih kuat," tuturnya.
