RINGKASNEWS.ID - Terjangan banjir yang melanda Kota dan Kabupaten Cirebon memicu kritik tajam dari masyarakat terhadap Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung.
Maraknya bangunan liar di sepanjang sepadan sungai menjadi sorotan utama karena dianggap memperparah masalah banjir akibat terganggunya normalisasi sungai.
Reno Sukriano, warga Kota Cirebon, menyatakan bahwa persoalan ini telah berkali-kali dilaporkan, namun respons konkret dari BBWS belum terlihat.
“Sebetulnya ini sudah kami peringatkan beberapa kali kepada BBWS sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pengendalian sungai-sungai di Kota Cirebon,” tegasnya pada Jumat (18/1/2025).
Menurutnya, banjir ini bukan hanya soal cuaca ekstrem, tapi juga kurangnya pengelolaan sungai secara menyeluruh.
"Bangunan liar di bantaran sungai dan minimnya perhatian pada kawasan hulu menjadi faktor utama,” lanjut Reno.
Warga berharap BBWS segera mengambil langkah tegas dalam penanganan bangunan liar dan mempercepat normalisasi sungai untuk mencegah bencana serupa di masa depan.
“Jangan hanya menunggu bencana berikutnya, tindakan harus segera dilakukan,” tegas Reno.
Selain warga, kritik juga datang dari Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah. Ia menyoroti tumpang tindih kewenangan yang menghambat penyelesaian masalah banjir.
“Sesuai SK yang dikeluarkan DPUTR, daerah hanya mengurusi lima sungai. Sementara itu, sungai yang hulunya di luar Kota Cirebon menjadi kewenangan BBWS. Ada tiga DAS besar, yakni Kedungpane, Cikalong, dan Kali Suba,” jelasnya.
Banjir bandang yang terjadi pada Jumat malam (17/1/2025) hingga Sabtu dini hari (18/1/2025) menyebabkan delapan desa di lima kecamatan di Kabupaten Cirebon terendam.
Data dari BPBD Kabupaten Cirebon mencatat desa-desa terdampak antara lain Desa Kondangasari (Kecamatan Beber), Kelurahan Watubelah (Kecamatan Sumber), Desa Megu Gede, Desa Setu Wetan (Kecamatan Weru), serta Desa Dawuan, Gesik, dan Kemlaka Gede (Kecamatan Tengahtani).
Tidak hanya di Kabupaten Cirebon, banjir juga melanda Kota Cirebon. Empat kecamatan, yaitu Kesambi, Harjamukti, Pekalipan, dan Lemahwungkuk, terendam air akibat luapan sungai yang tidak mampu menampung debit air dari wilayah hulu di Kuningan.
