RINGKASNEWS.ID - Anggota DPR RI, Herman Khaeron, kembali mengusulkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Cirebon sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan di Jawa Barat.
Menurutnya, wacana ini semakin relevan mengingat Provinsi Jawa Barat kini memiliki populasi yang mencapai 49,86 juta jiwa pada tahun 2023.
"Jumlah ini hampir mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia, menjadikan pemekaran wilayah sebagai kebutuhan yang tak terelakkan," ujarnya, Kamis (21/1/2025).
Herman Khaeron, yang akrab disapa Kang Hero menyatakan, pemekaran Jawa Barat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat pembangunan yang merata.
Ia menggarisbawahi bahwa Cirebon memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi baru di wilayah Pantura Jawa Barat.
“Pembentukan Provinsi Cirebon bukanlah ide baru, tetapi ini saatnya kita kembali mendiskusikannya secara mendalam. Langkah ini adalah upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pantura, termasuk Cirebon dan daerah sekitarnya,” ucapnya.
Ia menuturkan, ide pemekaran ini tidak hanya untuk mengurangi beban administratif Jawa Barat yang kini menjadi provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, tetapi juga untuk mengoptimalkan potensi daerah yang selama ini belum dimaksimalkan.
“Provinsi baru seperti Cirebon diharapkan mampu mengelola sumber daya yang ada secara lebih mandiri, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Kang Hero juga menegaskan, realisasi wacana ini memerlukan kajian mendalam serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan masyarakat Cirebon.
Adapun studi independen yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki kapasitas yang cukup dari segi ekonomi, infrastruktur, dan sosial budaya untuk menjadi provinsi baru.
“Diskusi dan koordinasi yang intensif sangat penting agar keputusan ini didasarkan pada analisis yang komprehensif. Kita harus memastikan pembentukan DOB Provinsi Cirebon akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap gagasan ini bisa segera dibahas secara serius untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan di Jawa Barat.
“Langkah ini bukan hanya soal administratif, tetapi demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Mari kita wujudkan ini dengan kerja sama dan komitmen kuat,” pungkas Kang Hero.
