RINGKASNEWS.ID - Pemerintahan Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati genap berjalan satu tahun. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Kota Cirebon menempatkan efisiensi anggaran sebagai strategi untuk menjaga kesinambungan program prioritas.
Sejak awal masa jabatan, penyesuaian dilakukan pada sejumlah pos belanja operasional. Pemerintah memastikan langkah tersebut tidak menyentuh layanan dasar masyarakat.
Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan, efisiensi diarahkan pada belanja yang dinilai bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi kami lakukan pada belanja operasional birokrasi. Untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, itu tetap kami prioritaskan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Edo, Kamis (19/2/2026).
Di bidang tata kelola, Kota Cirebon meraih predikat “Unggul” dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dirilis Lembaga Administrasi Negara. Penilaian tersebut menyoroti proses perumusan kebijakan yang dinilai berbasis data dan memiliki landasan analisis yang terukur.
Menanggapi capaian tersebut, Edo menyebut pembenahan birokrasi menjadi bagian dari agenda awal pemerintahannya.
“Kami ingin setiap kebijakan disusun berdasarkan data dan evaluasi yang jelas. Itu penting agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Dari sisi ekonomi, realisasi investasi selama satu tahun terakhir dilaporkan melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Pemkot menilai kepastian regulasi dan penyederhanaan perizinan ikut mendorong minat pelaku usaha.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah mulai menerapkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk peremajaan penerangan jalan umum. Selain itu, perbaikan jalan dengan metode betonisasi dilakukan di sejumlah titik yang dinilai rawan kerusakan.
Langkah tersebut dibarengi dengan normalisasi saluran air dan penguatan sistem drainase guna menekan risiko genangan saat musim hujan.
Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati mengatakan pembangunan tidak hanya difokuskan pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Penanganan stunting, perlindungan kelompok rentan, serta pemberdayaan UMKM menjadi perhatian kami. Pembangunan harus dirasakan manfaatnya secara merata,” ujar Siti Farida.
Di bidang pendidikan, Pemkot meluncurkan Kartu Idola Pendidikan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah. Sementara pada sektor kesehatan, status Universal Health Coverage (UHC) tetap dipertahankan untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat.
Memasuki tahun kedua, pemerintah daerah mengakui masih ada sejumlah tantangan, terutama terkait pengelolaan sampah dan ketahanan infrastruktur terhadap cuaca ekstrem.
“Kami menyadari masih banyak pekerjaan rumah. Karena itu, kami membuka ruang evaluasi dan kolaborasi agar program yang dijalankan semakin efektif,” kata Edo.
