RINGKASNEWS.ID - Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, menilai kebijakan pemenuhan gizi yang dijalankan pemerintah di Kota Makassar tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberi ruang tumbuh bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal itu ia sampaikan saat menghadiri pertemuan bersama warga di Makassar, Selasa (17/2). Dalam kesempatan tersebut, Ashabul memaparkan bahwa keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan dan jasa pendukung telah menggerakkan roda ekonomi di tingkat daerah.
“Perputaran ekonomi di sektor riil terlihat meningkat. UMKM ikut terlibat dalam rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi,” kata Ashabul.
Menurut dia, kebutuhan logistik dan penyediaan bahan pangan mendorong aktivitas perdagangan serta membuka peluang kerja baru. Sejumlah pelaku usaha bahkan menambah tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah.
Ia menambahkan, dampak berganda juga dirasakan sektor lain seperti transportasi dan jasa. Kondisi itu, lanjutnya, memperkuat daya tahan ekonomi lokal karena melibatkan banyak lapisan masyarakat.
Di sisi lain, Ashabul turut menanggapi isu yang beredar terkait sumber pendanaan kebijakan tersebut. Ia memastikan anggaran yang digunakan tidak berkaitan dengan alokasi untuk guru.
“Pendanaannya memiliki pos tersendiri dan tidak mengurangi hak guru. Anggaran pendidikan tetap berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar mencermati informasi yang beredar dan merujuk pada sumber resmi pemerintah untuk menghindari kesalahpahaman.
Ashabul berharap, pelaksanaan kebijakan ini dapat terus berjalan terarah dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya tidak hanya terasa pada peningkatan kualitas gizi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat Makassar.
