RINGKASNEWS.ID - DPRD Kota Cirebon mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Pembahasan diawali dengan pemandangan umum dari fraksi-fraksi dalam rapat paripurna di Griya Sawala, Senin (22/9/2025).
Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio menjelaskan, kepala daerah wajib menyampaikan raperda perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua September sesuai aturan. Setelah itu, pembahasan dilakukan bersama DPRD dan pemerintah daerah.
“Persetujuan raperda harus sudah ditetapkan paling lambat 30 September agar dapat difasilitasi gubernur,” kata Andrie.
Fraksi Soroti PAD dan Infrastruktur
Sejumlah fraksi menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. Juru bicara Fraksi NasDem, Laurentia Mellynda, menilai penurunan PAD bukan sekadar koreksi teknis, melainkan menunjukkan lemahnya penggalian potensi pendapatan baru.
Ia juga menyinggung soal infrastruktur pendidikan di kawasan pesisir. Menurutnya, anggaran pendidikan yang cukup besar belum sepenuhnya terealisasi di lapangan.
“Masih ada kerusakan bangunan sekolah dan keterbatasan fasilitas kelas di wilayah pesisir,” kata Laurentia.
Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat Pembangunan, M Handarujati Kalamullah. Ia menyoroti penurunan PAD hingga Rp 22,6 miliar dan menyebut pemerintah daerah masih bergantung pada transfer pusat dan provinsi.
“Kami mendorong pemda membuat kajian PAD agar sektor potensial bisa terpetakan dengan jelas,” ujarnya.
Defisit Rp 47 Miliar
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan dalam perubahan APBD 2025, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1,733 triliun, sementara belanja mencapai Rp 1,780 triliun. Artinya, terdapat defisit anggaran sekitar Rp 47 miliar.
Edo memastikan anggaran akan dioptimalkan untuk program prioritas agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat, sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar bermanfaat bagi warga Kota Cirebon,” ujar Edo.