RINGKASNEWS.ID - DPRD Kabupaten Cirebon tengah serius mendorong pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah.
Melalui Panitia Khusus (Pansus) II, DPRD kini sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (PTJSL).
Koordinator Pansus II, Teguh Rusiana Merdeka, menilai potensi CSR di Kabupaten Cirebon sangat besar dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Padahal, menurutnya, pemerintah daerah kerap mengeluhkan keterbatasan anggaran.
“Potensi CSR kita sebenarnya besar, tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya. Sementara pemda terus bicara soal kekurangan anggaran,” ujar Teguh saat rapat pembahasan raperda di ruang Komisi II, Selasa (6/5/2025).
Senada dengan itu, Ketua Pansus II, Rudiana, menambahkan bahwa selama ini pemanfaatan CSR belum memiliki dasar hukum yang jelas. Akibatnya, kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah belum terarah dan tidak terukur.
“Selama ini CSR berjalan tanpa payung hukum yang jelas. Nah, lewat raperda ini, kami ingin memberikan dasar hukum agar pengelolaan CSR lebih optimal dan terarah,” jelas Rudiana.
Rudiana menekankan bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi perlu melibatkan semua pihak, termasuk pelaku usaha. Dengan raperda ini, ia berharap dana CSR bisa digunakan sesuai kebutuhan prioritas pembangunan daerah.
“Selama ini program CSR mengikuti agenda perusahaan sendiri, padahal yang dibutuhkan daerah sering kali berbeda. Harapannya, ke depan bisa sinkron antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Raperda tersebut juga akan mengatur pembentukan Tim Fasilitasi dan Forum PTJSL yang melibatkan unsur pemerintah, perusahaan, dan pihak terkait lainnya. Lewat forum ini, diharapkan penyaluran CSR menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
