Reses Rinna Suryanti di Pekalangan Utara, Warga Keluhkan BPJS dan Rutilahu

Selasa, 18 Mar 2025 23:15
    Bagikan  
Reses Rinna Suryanti di Pekalangan Utara, Warga Keluhkan BPJS dan Rutilahu
Ist

Rinna Suryanti Janji Perjuangkan Hak Warga Soal BPJS dan Rutilahu.

RINGKASNEWS.ID - Warga RW 04 Pekalangan Utara, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, menyampaikan berbagai aspirasi dalam reses anggota DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, yang berlangsung pada Selasa (18/3/2025). 

Dalam pertemuan ini, keluhan utama yang muncul berkaitan dengan layanan BPJS Kesehatan serta kondisi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di lingkungan mereka.

Salah seorang warga, Asep, mengungkapkan pengalamannya terkait BPJS Kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya membantu masyarakat. 

Ia menuturkan bahwa kerabatnya harus tetap membayar biaya pengobatan karena penyakit yang diderita tidak termasuk dalam daftar yang ditanggung BPJS.

"Saudara saya memiliki masalah kesehatan pada lambungnya, tetapi saat menggunakan BPJS, ternyata tidak bisa ditanggung. Kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat," ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Rinna Suryanti menegaskan akan membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi. 

Ia berjanji untuk berkoordinasi dengan pimpinan DPRD serta instansi terkait guna mencari solusi agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.

"Tentunya kami akan mendorong adanya evaluasi terkait sistem BPJS Kesehatan agar lebih memudahkan masyarakat, bukan malah menjadi beban," kata Rinna.

Selain masalah kesehatan, warga juga menyoroti masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di wilayah mereka.

Ia mengakui bahwa program bantuan perbaikan rumah masih perlu diperluas agar bisa menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

"Kami akan berupaya agar program Rutilahu bisa lebih tepat sasaran dan berjalan maksimal. Pemerintah daerah harus memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal dalam kondisi yang tidak layak," ungkapnya.

Rinna berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses ini dapat segera ditindaklanjuti. 

'Hak-hak dasar masyarakat, seperti akses kesehatan dan tempat tinggal yang layak, harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah," tandasnya.


Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terbaru

Duka SDN Guntur: Siswi Korban Kecelakaan Gronggong Jalani Amputasi Kaki Kanan, Sekolah Fokus Pulihkan Mental
DJP Mulai Uji Coba Skema Kepatuhan Pajak Baru Bersama Pertamina
Kecelakaan Truk di Gronggong, Satu Keluarga Tewas, Anak Sulung Jalani Amputasi
Kapolres Cirebon Kota Bertemu Danlanal, Bahas Koordinasi Pengamanan Wilayah
Ribuan Pelari Ramaikan Port Night Run 2026 di Pelabuhan Cirebon
Hilang Saat Bersihkan Lambung Kapal, Nelayan Citemu Ditemukan Meninggal
Kilatan Cahaya Disusul Dentuman Keras Gegerkan Warga Cirebon, Diduga Dipicu Meteor
Prestasi Akademik 19 Anak Pegawai Lapas Narkotika Cirebon Dapat Apresiasi
Sampah yang Menumpuk di Jalur Cirebon-Bandung Akhirnya Dibersihkan, CCTV hingga Denda Disiapkan
Cheng Ho Cup 2026 Bawa Tim Tiga Negara ke Cirebon, Sport Tourism Ikut Bergerak
KAI Daop 3 Cirebon dan IRPS Edukasi Pengguna Jalan di Perlintasan Sebidang
Ratusan Bangunan di Jalan Kesambi Kota Cirebon Bersiap Ditertibkan
Warga Desa Suci Mundu Digegerkan Penemuan Pria Tewas Gantung Diri
Angkutan Barang Berbasis Rel di Cirebon Makin Diminati Pelaku Logistik
SMSI Kota Cirebon Libatkan BI dan OJK Bahas Peluang Kemandirian Ekonomi
Pemegang Saham Pendiri RS Permata Cirebon Bantah Klaim Manajemen Soal Pembekuan Hak Saham
Kritik Wacana Ganti Nama Jabar, Pemerhati Cirebon: DPRD Provinsi Jangan Kurang Kerjaan!
Kuasa Hukum 18 Pemegang Saham Minoritas Bantah Klaim Manajemen RS Permata Cirebon
Terminal Bayangan Dinilai Jadi Penyebab Sepinya Terminal Harjamukti Cirebon
Aiptu N, Oknum Polisi Polres Tegal Kota, Diduga Aniaya Warga Cirebon hingga Luka Bakar 47 Persen