Reses Rinna Suryanti di Pekalangan Utara, Warga Keluhkan BPJS dan Rutilahu

Selasa, 18 Mar 2025 23:15
    Bagikan  
Reses Rinna Suryanti di Pekalangan Utara, Warga Keluhkan BPJS dan Rutilahu
Ist

Rinna Suryanti Janji Perjuangkan Hak Warga Soal BPJS dan Rutilahu.

RINGKASNEWS.ID - Warga RW 04 Pekalangan Utara, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, menyampaikan berbagai aspirasi dalam reses anggota DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, yang berlangsung pada Selasa (18/3/2025). 

Dalam pertemuan ini, keluhan utama yang muncul berkaitan dengan layanan BPJS Kesehatan serta kondisi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di lingkungan mereka.

Salah seorang warga, Asep, mengungkapkan pengalamannya terkait BPJS Kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya membantu masyarakat. 

Ia menuturkan bahwa kerabatnya harus tetap membayar biaya pengobatan karena penyakit yang diderita tidak termasuk dalam daftar yang ditanggung BPJS.

"Saudara saya memiliki masalah kesehatan pada lambungnya, tetapi saat menggunakan BPJS, ternyata tidak bisa ditanggung. Kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat," ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Rinna Suryanti menegaskan akan membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi. 

Ia berjanji untuk berkoordinasi dengan pimpinan DPRD serta instansi terkait guna mencari solusi agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.

"Tentunya kami akan mendorong adanya evaluasi terkait sistem BPJS Kesehatan agar lebih memudahkan masyarakat, bukan malah menjadi beban," kata Rinna.

Selain masalah kesehatan, warga juga menyoroti masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di wilayah mereka.

Ia mengakui bahwa program bantuan perbaikan rumah masih perlu diperluas agar bisa menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan.

"Kami akan berupaya agar program Rutilahu bisa lebih tepat sasaran dan berjalan maksimal. Pemerintah daerah harus memastikan tidak ada lagi warga yang tinggal dalam kondisi yang tidak layak," ungkapnya.

Rinna berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses ini dapat segera ditindaklanjuti. 

'Hak-hak dasar masyarakat, seperti akses kesehatan dan tempat tinggal yang layak, harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah daerah," tandasnya.


Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terbaru

Reyharp & Balawan Project Bawa Jazz Indonesia Bersinar di Panggung Dunia
Operasi Gabungan Kodim 0614 dan Polri, Titik Rawan Kriminal dan Balap Liar Jadi Sasaran
Hari Anak Nasional, 43 Anak Jajal Jadi General Manager Hotel Selama Sehari
Lapas Narkotika Cirebon Terapkan PAS-KODE, Uang Tunai Tak Lagi Berlaku di Blok Hunian
Kuwu Gegesik Wetan Bantah Dugaan Penyimpangan Anggaran Ketahanan Pangan
Satpol PP Rantai 17 Motor Parkir Liar di Depan SMAK Penabur, Jukir Kabur Saat Razia
Jumlah Wisatawan Asing Naik Kereta di Daop 3 Cirebon Meningkat 13,8 Persen
Gunakan RT/RW untuk Data Potensi Pajak Kendaraan, Pengamat: Itu Cara Kolonial dan Intimidatif
Advokat Senior Rusdianto Dipercaya Nahkodai PD Pembangunan Kota Cirebon
Terungkap, Oknum PNS Bunuh Ibu Rumah Tangga di Jagapura Demi Perhiasan Emas
KAI Daop 3 Cirebon Ajak Siswa SD Pahami Bahaya Bermain di Jalur Rel
Polresta Cirebon Bongkar 26 Kasus Narkoba dan Obat Keras, Tiga Pelakunya Residivis
Massa Desak Pemkot Cirebon Cabut Satgas Pajak, Prioritaskan Jalan dan Sampah
Nelayan Citemu Cirebon Kini Tak Perlu Lagi Beli Es Balok untuk Melaut
KAI Daop 3 Cirebon Siagakan 271 Personel Pengamanan di Stasiun dan Jalur Kereta
Kebakaran Rumah di Graha Tanjung Cirebon Diduga Berawal dari Pembakaran Sampah di Lahan Kosong
Advokat LLAJ: Jangan Hanya Sopir, Perusahaan Angkutan Juga Harus Diusut
Masih Dalam Pemulihan, Lovanya Belum Mengetahui Ayah, Ibu, dan Adiknya Telah Tiada
Tepis Isu yang Beredar, SDN Guntur dan Kanggraksan Pastikan Tak Ada Pungutan
Sebanyak 32 Sarana KAI Daop 3 Cirebon Lulus Uji Kelaikan Operasi