Pemenuhan Gizi Anak Jadi Bahasan Utama dalam Program MBG di Bandung

Selasa, 25 Nov 2025 13:39
    Bagikan  
Pemenuhan Gizi Anak Jadi Bahasan Utama dalam Program MBG di Bandung
Ist

Peserta mengikuti pemaparan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan yang digelar di Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

RINGKASNEWS.ID - Pemenuhan gizi anak menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibahas bersama masyarakat dan pemangku kebijakan daerah di Warung Kopi Inspiratif, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jumat (21/11).

Acara ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Muhammad Akmal Arrafat, serta Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Teguh Supangardi.

Netty Prasetiyani menyebut MBG sebagai program pembangunan manusia jangka panjang yang tidak dapat dipandang sekadar sebagai bantuan pangan. Menurut dia, pemenuhan gizi sejak dini berpengaruh besar terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Anak dengan asupan gizi yang baik akan tumbuh lebih sehat dan mampu berpikir kritis. Ini menjadi bekal penting menuju Indonesia Emas 2045,” kata Netty.

Ia menambahkan, keberhasilan program membutuhkan kerja bersama lintas sektor, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, hingga pelaku UMKM dan petani.

Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Muhammad Akmal Arrafat, menilai pengawasan pelaksanaan MBG di daerah harus dilakukan secara menyeluruh. Ia mengatakan evaluasi terus berjalan, mulai dari kebersihan dapur, menu harian, hingga pemenuhan standar gizi.

“MBG bukan hanya memberi makan, tapi memastikan kualitas gizi terbaik bagi anak-anak,” ujarnya.

Akmal juga menekankan pentingnya keterlibatan tenaga ahli gizi sesuai ketentuan BGN, sekaligus menyebut program ini telah membawa dampak positif seperti meningkatnya kehadiran siswa dan berkurangnya beban orang tua.

Dari sisi kebijakan pangan, Tenaga Ahli BGN Teguh Supangardi menilai MBG berperan dalam memperkuat ketahanan pangan lokal. Selain memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini mengutamakan pemanfaatan bahan pangan dari daerah.

“MBG menggerakkan ekonomi lokal sekaligus memastikan anak-anak menerima makanan yang aman dan bergizi,” katanya.

Ia menyebut seluruh dapur MBG wajib memenuhi empat standar nasional: kecukupan kalori, komposisi gizi, higienitas, dan keamanan pangan. Masyarakat juga diajak berpartisipasi dalam pengawasan melalui kanal resmi BGN.

Teguh berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memastikan MBG berjalan konsisten dan memberi manfaat nyata bagi generasi Indonesia.

Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Caruban Promosindo

Berita Terbaru

KAI dan DJKA Tinjau Lintas Cirebon untuk Persiapan Angkutan Lebaran
Komisi IX DPR Perkenalkan Program Makan Bergizi Gratis di Gianyar
Pemkot Cirebon Pastikan Simpanan Nasabah BPR Aman di Bawah Penjaminan LPS
KAI Daop 3 Cirebon Buka Kantor Layanan Aset Terpadu di Pegadenbaru
Perumda BPR Bank Cirebon Ditutup, OJK Cabut Izin Usaha
DPRD Kota Cirebon Dorong Pelestarian Tokoh Sejarah Masuk Dokumen Pembangunan
Radio Ekraf 2026 Diluncurkan, Kemenekraf Fokus Benahi Ekosistem Penyiaran Daerah
Muh Haris Sebut MBG Tak Hanya Soal Gizi, tetapi Juga Penggerak Ekonomi Daerah
DJP dan Bareskrim Polri Perbarui Kerja Sama Penegakan Hukum Pajak
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Digelar di Desa Kertajaya, Cianjur
Banjir Belum Surut, Polres Cirebon Kota Salurkan Bantuan untuk Warga Villa Intan Klayan
BPBD Catat 234 Kejadian Bencana di Kabupaten Cirebon Sepanjang 2025
Sophi Zulfia: Hasil Rakornas Harus Diterapkan dalam Kebijakan Daerah
Kasus Dugaan Penggelapan PPN Rp583 Miliar, Tiga Perusahaan Baja di Tangerang Diperiksa DJP
AKSA Cafe Resmi Dibuka di Kota Cirebon, Usung Konsep Semi Open Space
Tiket Mudik Lebaran 2026 Masih Banyak, Ini Data Penjualan KAI Daop 3 Cirebon
Sambut Ramadhan, Hotel Santika Premiere Linggarjati Tawarkan Iftar Nusantara–Timur Tengah
Pipa Utama PDAM Kota Cirebon Jebol, Perbaikan Ditargetkan Dua Hari
Pengurus SMSI Kota Cirebon 2026–2029 Dilantik, Tegaskan Komitmen Media Siber Profesional
Perda Pajak Kota Cirebon Dievaluasi Pemerintah Pusat, DPRD Soroti Dampaknya bagi UMKM