RINGKASNEWS.ID - Bupati Cirebon Imron berharap rencana pembentukan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) Cirebon Timur benar-benar menjadi jalan keluar untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayahnya.
Hal itu disampaikan Imron saat menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Jawa Barat di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (26/8/2025). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas kesiapan pemekaran sekaligus penentuan calon ibu kota Cirebon Timur.
“Dengan adanya pemekaran, kami berharap pelayanan publik bisa lebih dekat, pembangunan lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” ujar Imron.
Ia menjelaskan, beban Kabupaten Cirebon saat ini cukup besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,4 juta jiwa yang tersebar di 40 kecamatan, 412 desa, dan 12 kelurahan, alokasi anggaran dari pusat dinilai belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan pembangunan.
“Karena itu, pemekaran menjadi salah satu solusi agar distribusi pembangunan tidak lagi terpusat dan bisa dirasakan lebih merata,” kata dia.
Meski begitu, Imron menegaskan pemekaran tidak sekadar urusan administrasi. Kesiapan sumber daya manusia, aspek keuangan, hingga kesinambungan pembangunan daerah tetap harus menjadi perhatian utama.
Skor Kelayakan Belum Maksimal
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyebut Cirebon Timur masih perlu melengkapi sejumlah persyaratan untuk menjadi CDPOB.
Menurutnya, skor kelayakan wilayah tersebut baru mencapai 351 poin. Sementara standar minimal yang dipatok berada di kisaran 400–500 poin.
“Masih ada pekerjaan rumah di beberapa aspek, khususnya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Itu yang harus segera digenjot agar skor meningkat,” kata Ono.
Ia menambahkan, dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi kunci. Selain itu, penentuan ibu kota juga penting agar proses pemekaran berjalan lebih cepat.
“Kalau masyarakat sudah satu barisan dan calon ibu kota jelas, seharusnya tidak ada alasan untuk menunda. Yang penting indikator-indikator yang kurang segera dipenuhi,” ujarnya.