Sosialisasi Program MBG di Desa Cibunarjaya Sukabumi, Warga Sambut Positif

Jumat, 21 Feb 2025 20:22
    Bagikan  
Sosialisasi Program MBG di Desa Cibunarjaya Sukabumi, Warga Sambut Positif
Ist

Warga Desa Cibunarjaya Mengikuti Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN).

RINGKASNEWS.ID - Warga Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar mengikuti sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar oleh DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 19 Februari 2025, di Graha Hasim, Kampung Gobang.

Acara ini dihadiri lebih dari 300 peserta dan berlangsung dari pukul 08.30 hingga 11.30 WIB. 

Hadir dalam acara ini Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasim Adnan, serta Tenaga Ahli BGN Dedi Suprijadi. 

Program MBG merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mengurangi angka stunting. 

Zainul Munasichin menekankan bahwa program ini bukan hanya menyediakan makanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi. 

“Program MBG bukan hanya memberi ikan, tetapi juga kail dan umpannya. Ini adalah ekosistem yang lengkap,” ujarnya. 

Berdasarkan data BGN per 22 Januari 2025, sebanyak 245 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG telah terbentuk di 38 provinsi. 

“Ke depan, BGN menargetkan 30.000 dapur MBG di seluruh Indonesia, masing-masing menyerap sekitar 50 tenaga kerja,” jelas Zainul. 

Sukabumi menjadi daerah percontohan program ini dan telah menjalankannya selama satu tahun. “Saya bangga karena pilot project dapur gratis ini ada di Warungkiara, Sukabumi, dengan dana pribadi dari Pak Prabowo,” ungkapnya. 

Dari lima dapur MBG yang didirikan, Warungkiara dinilai paling sukses karena mampu meningkatkan perekonomian lokal. Misalnya, penjualan kangkung meningkat dari 20 menjadi 100 ikat per hari. 

SPPG juga memastikan standar kebersihan dan efisiensi pengelolaan dapur. Pada April 2025, ditargetkan 3 juta anak menerima makanan bergizi, meningkat menjadi 15 juta anak pada Agustus, dan lebih banyak lagi hingga akhir tahun. 

Zainul menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program ini. “Jika masyarakat dan petani tidak siap, perusahaan besar yang akan masuk, dan dampak ekonomi lokal tidak akan terasa,” tegasnya. 

Sebagai penutup, ia menekankan perlunya pendampingan bagi yayasan yang mengelola dapur MBG agar administrasi berjalan baik. “Anggota dewan harus mendampingi yayasan agar program ini sukses,” pungkasnya. (Rls)

Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Caruban Promosindo

Berita Terbaru

KAI dan DJKA Tinjau Lintas Cirebon untuk Persiapan Angkutan Lebaran
Komisi IX DPR Perkenalkan Program Makan Bergizi Gratis di Gianyar
Pemkot Cirebon Pastikan Simpanan Nasabah BPR Aman di Bawah Penjaminan LPS
KAI Daop 3 Cirebon Buka Kantor Layanan Aset Terpadu di Pegadenbaru
Perumda BPR Bank Cirebon Ditutup, OJK Cabut Izin Usaha
DPRD Kota Cirebon Dorong Pelestarian Tokoh Sejarah Masuk Dokumen Pembangunan
Radio Ekraf 2026 Diluncurkan, Kemenekraf Fokus Benahi Ekosistem Penyiaran Daerah
Muh Haris Sebut MBG Tak Hanya Soal Gizi, tetapi Juga Penggerak Ekonomi Daerah
DJP dan Bareskrim Polri Perbarui Kerja Sama Penegakan Hukum Pajak
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Digelar di Desa Kertajaya, Cianjur
Banjir Belum Surut, Polres Cirebon Kota Salurkan Bantuan untuk Warga Villa Intan Klayan
BPBD Catat 234 Kejadian Bencana di Kabupaten Cirebon Sepanjang 2025
Sophi Zulfia: Hasil Rakornas Harus Diterapkan dalam Kebijakan Daerah
Kasus Dugaan Penggelapan PPN Rp583 Miliar, Tiga Perusahaan Baja di Tangerang Diperiksa DJP
AKSA Cafe Resmi Dibuka di Kota Cirebon, Usung Konsep Semi Open Space
Tiket Mudik Lebaran 2026 Masih Banyak, Ini Data Penjualan KAI Daop 3 Cirebon
Sambut Ramadhan, Hotel Santika Premiere Linggarjati Tawarkan Iftar Nusantara–Timur Tengah
Pipa Utama PDAM Kota Cirebon Jebol, Perbaikan Ditargetkan Dua Hari
Pengurus SMSI Kota Cirebon 2026–2029 Dilantik, Tegaskan Komitmen Media Siber Profesional
Perda Pajak Kota Cirebon Dievaluasi Pemerintah Pusat, DPRD Soroti Dampaknya bagi UMKM