RINGKASNEWS.ID - — Panglima Tinggi Laskar Agung Macan Ali Nuswantara, Prabu Diaz, menegaskan meminta pemerintah Kota Cirebon bersikap lebih humanis dalam rencana penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Sukalila Selatan.
Penegasan itu ia sampaikan menyusul keluhan para pedagang figura yang berjualan di tepian Jalan Sukalila.
Prabu Diaz menyatakan mendukung upaya penataan kota, termasuk pembangunan di sekitar aliran Sungai Sukalila. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak mengabaikan aspek sosial, terutama yang berkaitan dengan keberlangsungan pendapatan pelaku UMKM.
“Pembangunan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan hajat hidup orang banyak. Pemerintah sedang membina UMKM, jangan justru menyingkirkan,” kata Diaz, Jumat (21/11/2025).
Ia menilai sejumlah langkah normalisasi sungai dan penertiban PKL akhir-akhir ini terkesan kurang mengedepankan dialog. Jika penertiban dilakukan tanpa komunikasi yang jelas, menurutnya hal itu dapat dipandang sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masyarakat kecil.
“Saya mengimbau pemerintah daerah untuk mengedepankan dialog, jangan main gusur. Mereka juga warga yang punya hak mencari nafkah,” ujarnya.
Diaz menambahkan, pihaknya siap mendampingi para PKL apabila kebijakan yang diambil pemerintah dinilai tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan.
“Saya akan turun tangan kalau kebijakan dilakukan sewenang-wenang. Jangan hanya bermodal kata relokasi lalu bertindak semaunya. Apalagi relokasi pun biasanya tetap ada biaya yang harus ditanggung pedagang,” ucapnya.
