RINGKASNEWS.ID - Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita yang seharusnya jadi tulang punggung Posyandu dalam menjaga gizi anak-anak, justru menuai keluhan di Kota Cirebon. Penyebabnya yakni, pencairan anggaran yang lambat dan jumlah yang dianggap terlalu kecil.
Di RW 02 Syekhmagelung, Ketua Posyandu Tatin Nuryatin mengaku anggaran PMT yang seharusnya rutin justru baru cair tiga bulan sekali. Jumlahnya pun hanya Rp500 ribu – Rp300 ribu untuk Posyandu dan Rp200 ribu untuk Posbindu, yang juga mencakup insentif kader.
"Pada 2024, kami bahkan harus menunggu sampai lima bulan. Padahal, kegiatan jalan terus. Akhirnya kami talangi pakai kas seadanya," ujar Tatin, Jumat (9/5/2025).
Yang lebih memprihatinkan, lanjutnya, honor kader juga minim. Dalam tiga bulan, hanya Rp700 ribu yang harus dibagi ke 12 orang.
"Jelas sangat tidak cukup. Tapi kami tetap jalan karena niatnya membantu warga," ungkapnya.
Keluhan serupa datang dari Ketua RW 02, Sri Rahayu. Ia menyebut pihak RW kadang terpaksa menutup kekurangan dana dengan uang kas atau bantuan warga.
"Kami hanya ingin suara kader di lapangan lebih didengar, terutama oleh pemkot dan DPRD," ucapnya.
Di RW 12 Bedeng Baru, salah satu kader bernama Siti juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan wilayahnya juga mengalami keterlambatan pencairan anggaran hingga lima bulan pada 2024.
Merespons hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Rinna Suryanti, menyatakan keprihatinannya. Ia berjanji akan membawa persoalan ini ke rapat dan mendorong dinas terkait untuk memperbaiki sistem pencairan.
"PMT bukan program sembarangan. Ini menyangkut tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat. Kami ingin ada perbaikan agar Posyandu bisa berjalan maksimal," tegas Rinna yang juga politisi dari PAN.
Ia juga menambahkan bahwa kesejahteraan para kader harus menjadi perhatian, mengingat mereka berada di garis terdepan pelayanan kesehatan dasar.
