RINGKASNEWS.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meninjau Kantor DPRD Kabupaten Cirebon pada Rabu (3/9/2025), pasca-kerusuhan yang menyebabkan gedung wakil rakyat itu rusak dan sebagian hangus terbakar.
Bima memastikan pelayanan publik dan roda pemerintahan tetap berjalan meski kantor DPRD mengalami kerusakan cukup parah.
“Kami mengecek langsung. Yang paling penting, pelayanan publik harus tetap berjalan. Proses pemerintahan tidak boleh terhenti,” kata Bima setelah peninjauan.
Menurut Bima, koordinasi antara Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon sudah berjalan baik sehingga penanganan pasca-kerusuhan bisa lebih cepat dan tidak meluas.
Meski begitu, ia mengingatkan agar Pemkab Cirebon mengelola anggaran secara bijak, terutama untuk perbaikan gedung yang rusak.
“Skala prioritas harus jelas. Tunda kegiatan seremonial, batalkan agenda yang tidak penting, dan jangan sampai ada langkah yang memicu gejolak baru,” ujarnya.
Bupati Cirebon, Imron memastikan perbaikan gedung DPRD akan dilakukan dengan efisiensi anggaran tanpa mengganggu program prioritas masyarakat.
“Pembangunan jalan dan pelayanan dasar tetap jalan. Kami terbuka terhadap masukan masyarakat, tapi jangan sampai mengganggu pelayanan publik,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menegaskan bahwa aktivitas legislatif tidak berhenti meski gedung DPRD rusak.
Menurutnya, anggota dewan tetap bekerja, menggelar rapat, dan melaksanakan sidang di ruang yang masih bisa dipakai.
“Kami sepakat tidak ada libur. Walaupun kantor rusak, DPRD tetap bekerja. Perjalanan dinas keluar daerah juga kami hentikan sementara. Anggota dewan lebih baik turun langsung ke masyarakat,” kata Sophi.
Hingga kini, DPRD masih mendata nilai kerugian dan rincian kerusakan akibat kerusuhan pada Sabtu (30/8/2025). Pembersihan puing dan penataan ruangan sudah mulai dilakukan agar pelayanan tetap berjalan.
