RINGKASNEWS.ID - Tiga ruas jalan utama di wilayah timur Kabupaten Cirebon yang sebelumnya terdampak pemangkasan anggaran akhirnya akan diperbaiki. Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan pekerjaan akan dimulai pada Agustus 2025 mendatang.
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia menyebutkan, perbaikan jalan tersebut semula direncanakan masuk dalam APBD Perubahan, namun karena dianggap mendesak, akhirnya dialokasikan langsung lewat APBD murni 2025.
“Kami akan ajukan perubahan anggaran ke Kemendagri pada bulan Juni nanti. Mengingat kondisi jalan sangat mendesak, kami geser anggarannya dari program-program yang tidak prioritas,” ujar Hilmy, Senin (14/4).
Tiga ruas jalan yang akan diperbaiki adalah Jalan Gebang Ilir–Waled, Jalan Sindanglaut–Pabuaran, dan Jalan Kalipasung–Serang.
Ketiga jalan tersebut sebelumnya terkena efisiensi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, namun kini telah kembali dianggarkan lewat dana daerah.
“Total anggaran yang disiapkan sekitar Rp17,3 miliar. Proyek ini kami targetkan bisa mulai dikerjakan dalam dua bulan ke depan,” kata Hilmy.
Dari total tersebut, Jalan Gebang Ilir–Waled mendapat porsi terbesar dengan anggaran Rp10 miliar. Jalan Sindanglaut–Pabuaran sebesar Rp5 miliar, sementara Jalan Kalipasung–Serang dialokasikan Rp2,3 miliar.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cirebon, Tomy Hendrawan menambahkan, perbaikan jalan akan menggunakan metode rigid pavement atau perkerasan beton agar lebih tahan lama.
“Saat ini untuk ruas Gebang Ilir–Waled sudah mulai dilakukan perbaikan ringan. Pekerjaan utamanya akan dimulai Agustus nanti,” ujarnya.
Hilmy juga menegaskan, perhatian Pemkab tidak hanya tertuju pada wilayah timur. Tahun ini, setidaknya ada 88 proyek peningkatan jalan yang dijalankan di berbagai kecamatan.
“DPUTR juga sudah mengajukan 37 proyek pengadaan jalan lainnya. Sambil menunggu proses lelang, pemeliharaan rutin di beberapa titik tetap dilakukan, baik di wilayah barat, tengah, maupun timur,” tambahnya.
Pihaknya berharap masyarakat bersabar dan memberi waktu kepada pemerintah untuk menuntaskan proses administrasi dan teknis yang dibutuhkan.
