RINGKASNEWS.ID - Kesabaran warga Cirebon Timur akhirnya habis. Sabtu (12/4/2025), ratusan warga turun ke jalan menuntut perbaikan infrastruktur yang sudah rusak sejak 2018.
Aksi ini bukan demonstrasi biasa, mereka menabur ikan lele di lubang jalan sebagai sindiran tajam bagi pemerintah daerah yang dianggap tutup mata.
Aksi dimulai dari Desa Gebang Ilir, Kecamatan Gebang, dan berlanjut dengan konvoi menuju Kecamatan Babakan.
Meski hujan deras mengguyur, massa tetap bergerak. Mereka hanya punya satu tuntutan: jalan yang layak untuk hidup yang lebih aman.
Sesampainya di Babakan, protes memuncak. Warga menebar ikan lele ke lubang-lubang besar di jalan.
“Lubang-lubang ini bukan sekadar rusak. Ini simbol dari matinya perhatian pemerintah,” kata H. Dade Mustofa Efendi, koordinator aksi.
Dade menegaskan, jalan rusak itu bukan jalur sembarangan. Ini akses utama ke rumah sakit, sekolah, dan pasar. Setiap hari warga harus melewati kubangan lumpur dan jalan penuh risiko.
“Sejak 2018 jalan ini dibiarkan rusak. Bupati sempat janji diperbaiki tahun 2022. Nyatanya? Tidak ada yang terjadi,” ujarnya.
Warga menolak solusi tambal sulam. Mereka menuntut betonisasi total. “Ini bukan soal keinginan mewah. Ini kebutuhan dasar. Kami ingin kualitas, bukan akal-akalan,” tegas Dade.
Menariknya, dalam aksi itu warga juga menggelar potong tumpeng dan mandi rumput. Sebuah sindiran menyengat untuk perayaan Hari Jadi Kabupaten Cirebon ke-543 yang dinilai tidak sejalan dengan realitas warga di timur.
“Pemerintah bilang Cirebon mentereng. Kami di sini hidup dalam genangan lumpur. Gupak. Mana buktinya mentereng itu?” kata Dade lantang.
Aksi warga ini akhirnya menarik perhatian DPRD. Wakil Ketua DPRD Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, hadir langsung dan menyampaikan bahwa dana Rp10 miliar akan disiapkan untuk betonisasi jalan hingga Jalan Parbuara.
“Kami berterima kasih atas gerakan ini. Ini membangunkan kesadaran pemerintah. Tapi saya tegaskan, realisasi butuh proses dan pengawalan bersama,” ujar Teguh.
Ia menambahkan, jika perbaikan tak kunjung dimulai hingga Agustus, masyarakat berhak kembali turun ke jalan.
"Protes warga Cirebon Timur ini lebih dari sekadar permintaan perbaikan jalan. Ini adalah alarm bagi pemerintah daerah," tegasnya.
