RINGKASNEWS.ID - Komisi II DPRD Kota Cirebon menyoroti rencana program penanganan banjir dan penataan infrastruktur yang akan dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) pada tahun 2026. Penegasan itu disampaikan dalam rapat kerja yang digelar bersama DPUTR, Senin (19/1/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, menyampaikan bahwa upaya normalisasi sungai yang dilakukan sepanjang 2025 patut diapresiasi. Tercatat, sebanyak 14 sungai telah dinormalisasi untuk mengurangi risiko genangan di sejumlah wilayah.
Namun demikian, ia menilai masih terdapat titik-titik rawan banjir yang membutuhkan perhatian serius. Beberapa di antaranya berada di Jalan Cipto, kawasan Perumnas tepat di depan RS Siloam, serta puluhan titik drainase yang menjadi kewenangan DPUTR.
“Normalisasi sudah berjalan, tetapi masih ada kawasan yang perlu penanganan lebih intensif. Ini harus menjadi fokus utama ke depan,” kata Handarujati, yang akrab disapa Andru.
Andru juga menilai kinerja perbaikan jalan sepanjang 2025 cukup positif. Dari 26 ruas jalan yang ditangani, hasilnya dinilai memadai. Meski begitu, Komisi II meminta agar pelaksanaan program pada 2026 dilakukan lebih optimal dengan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Selain perbaikan jalan, Andru menekankan pentingnya penambahan fasilitas pengendali banjir, seperti embung atau tempat parkir air. Menurut dia, posisi Kota Cirebon yang berada di wilayah hilir membuat kota ini rentan terdampak luapan air saat debit sungai meningkat.
“Saat ini kapasitas embung baru sekitar 300 meter kubik, sementara kebutuhan ideal mencapai 3.000 meter kubik. Kekurangan ini harus segera diatasi karena berpengaruh langsung pada beban aliran air, khususnya di kawasan Terusan Pemuda,” ucapnya.
Dalam aspek penataan kota, Komisi II juga meminta agar pembangunan infrastruktur direncanakan secara terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengantisipasi faktor cuaca agar pelaksanaan pekerjaan fisik tidak menumpuk di akhir tahun.
“Pekerjaan sebaiknya sudah mulai berjalan di triwulan kedua supaya hasilnya lebih maksimal dan tidak tergesa-gesa,” kata Andru.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon, Rachman Hidayat, menyatakan bahwa program kerja tahun 2026 tetap memprioritaskan perbaikan jalan dan penanganan banjir. Perbaikan jalan akan dilakukan berdasarkan skala prioritas di sejumlah ruas, seperti Jalan Cipto, Sumurwuni, Kedungkrisik, hingga Argasunya.
Selain itu, pihaknya juga tengah mengajukan dukungan pendanaan melalui Instruksi Presiden (Inpres) untuk perbaikan sejumlah ruas jalan strategis, di antaranya Jalan Wahidin, Rajawali Raya, dan Siliwangi.
“Untuk banjir, normalisasi sungai akan terus dilakukan secara rutin karena sedimentasi di Kota Cirebon cukup tinggi. Sebagai wilayah hilir, idealnya sungai dinormalisasi maksimal dua tahun sekali,” kata Rachman.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, yakni Dian Novitasari, H Karso, Een Rusmiyati, dan Abdul Wahid Wadinih.