Kasus MinyaKita, Herman Khaeron Desak Pemerintah Segera Beri Sanksi

Rabu, 12 Mar 2025 17:11
    Bagikan  
Kasus MinyaKita, Herman Khaeron Desak Pemerintah Segera Beri Sanksi
Ist

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron.

RINGKASNEWS.ID - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mendesak pemerintah mengambil langkah tegas terhadap produsen minyak goreng MinyaKita yang terbukti melakukan pengurangan isi dalam kemasan.

Ia menilai tindakan ini merugikan konsumen dan harus segera ditindaklanjuti.

"Kecurangan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Izin usaha mereka harus dicabut, dan aparat penegak hukum perlu turun tangan," ujar Herman Khaeron pada Rabu (12/3).

Selain meminta penutupan pabrik, ia juga menegaskan pentingnya langkah hukum terhadap produsen yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menurutnya, kasus ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk pemalsuan yang harus diproses lebih lanjut.

Lebih lanjut, Herman mengungkap bahwa dugaan kecurangan ini tidak hanya terjadi di Depok, tetapi juga di Karawang, Jawa Barat.

Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Perdagangan serta aparat terkait untuk segera mengusut tuntas praktik ini.

"Jangan sampai masyarakat terus dirugikan, terutama menjelang Idul Fitri, di mana kebutuhan minyak goreng meningkat," tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah konsumen melaporkan ketidaksesuaian antara volume minyak goreng dalam kemasan dengan takaran yang tertera.

Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah cepat agar praktik serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.



Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Berita Terbaru

Reyharp & Balawan Project Bawa Jazz Indonesia Bersinar di Panggung Dunia
Operasi Gabungan Kodim 0614 dan Polri, Titik Rawan Kriminal dan Balap Liar Jadi Sasaran
Hari Anak Nasional, 43 Anak Jajal Jadi General Manager Hotel Selama Sehari
Lapas Narkotika Cirebon Terapkan PAS-KODE, Uang Tunai Tak Lagi Berlaku di Blok Hunian
Kuwu Gegesik Wetan Bantah Dugaan Penyimpangan Anggaran Ketahanan Pangan
Satpol PP Rantai 17 Motor Parkir Liar di Depan SMAK Penabur, Jukir Kabur Saat Razia
Jumlah Wisatawan Asing Naik Kereta di Daop 3 Cirebon Meningkat 13,8 Persen
Gunakan RT/RW untuk Data Potensi Pajak Kendaraan, Pengamat: Itu Cara Kolonial dan Intimidatif
Advokat Senior Rusdianto Dipercaya Nahkodai PD Pembangunan Kota Cirebon
Terungkap, Oknum PNS Bunuh Ibu Rumah Tangga di Jagapura Demi Perhiasan Emas
KAI Daop 3 Cirebon Ajak Siswa SD Pahami Bahaya Bermain di Jalur Rel
Polresta Cirebon Bongkar 26 Kasus Narkoba dan Obat Keras, Tiga Pelakunya Residivis
Massa Desak Pemkot Cirebon Cabut Satgas Pajak, Prioritaskan Jalan dan Sampah
Nelayan Citemu Cirebon Kini Tak Perlu Lagi Beli Es Balok untuk Melaut
KAI Daop 3 Cirebon Siagakan 271 Personel Pengamanan di Stasiun dan Jalur Kereta
Kebakaran Rumah di Graha Tanjung Cirebon Diduga Berawal dari Pembakaran Sampah di Lahan Kosong
Advokat LLAJ: Jangan Hanya Sopir, Perusahaan Angkutan Juga Harus Diusut
Masih Dalam Pemulihan, Lovanya Belum Mengetahui Ayah, Ibu, dan Adiknya Telah Tiada
Tepis Isu yang Beredar, SDN Guntur dan Kanggraksan Pastikan Tak Ada Pungutan
Sebanyak 32 Sarana KAI Daop 3 Cirebon Lulus Uji Kelaikan Operasi