RINGKASNEWS.ID - Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPM) menggelar Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kelompok Masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan berlangsung selama tiga hari, 20–22 November 2025, di Hotel Agria Tajur, Bogor, dan diikuti oleh 200 pelaku UMKM.
Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pengelolaan usaha, mulai dari perencanaan bisnis, pencatatan keuangan, hingga pemasaran digital.
Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM berkembang sekaligus memperoleh sertifikasi resmi.
Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, Tengku Azwar, menyampaikan bahwa kompetensi masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan Program MBG di berbagai daerah.
“Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong kelompok masyarakat berperan aktif dalam menyukseskan Program MBG. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai pemanfaatan potensi lokal dan metode kerja yang lebih efektif serta berkelanjutan,” ujar Azwar.
Materi pelatihan disampaikan oleh para pengajar dari LPK Bimekas Reka Utama, yakni Kabullah Kamaludin, Nanang Suryanto, dan Yurnia Indriasari.
Mereka membahas penyusunan rencana usaha, strategi kemitraan, pemasaran, pencatatan transaksi, pengelolaan keuangan, penyusunan SOP, hingga pelayanan pelanggan.
Pada hari kedua, peserta mengikuti simulasi penyusunan rencana usaha, SOP pelayanan, laporan keuangan, perhitungan profitabilitas, serta praktik pemasaran digital.
Antusiasme tampak dari para peserta, termasuk pelaku UMKM seperti Yasinta Sari, pemilik BunBun Salad Buah & Puding, serta Afya Syufrawati, produsen stik keju dan yogurt.
Hari terakhir pelatihan diisi dengan asesmen oleh asesor dari LSP UMKMWI melalui pengujian lembar kerja, wawancara, dan evaluasi kemampuan peserta dalam penyusunan rencana usaha, pengelolaan stok, pencatatan keuangan, hingga pemasaran digital.
Pelatihan ini diharapkan memberi dorongan nyata bagi penguatan UMKM sehingga mampu mendukung keberlanjutan Program MBG serta berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat.