RINGKASNEWS.ID - Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Barat menggelar Kick Off Pekan Lelang Serentak di Auditorium Gedung Keuangan Negara, Jalan Asia Afrika No. 114, Kota Bandung, Selasa (26/8/2025).
Acara bertema “Lelang Serentak Kemenkeu Wilayah Jawa Barat, Wujudkan Indonesia Maju” ini berlangsung hingga 28 Agustus 2025.
Sebanyak 123 aset dilelang dalam kegiatan tersebut, mulai dari tanah, bangunan, kendaraan, hingga logam mulia. Total nilai limit aset yang ditawarkan mencapai Rp35,69 miliar.
Sinergi antarunit Kemenkeu
Pekan lelang ini melibatkan seluruh unit vertikal Kemenkeu di Jawa Barat, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang membawahi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Selain itu, kegiatan juga mendapat dukungan dari Direktorat Penegakan Hukum DJP, Direktorat Lelang DJKN, serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan.
Direktur Penegakan Hukum DJP, Eka Sila Kusna Jaya, mengatakan pelaksanaan lelang kini semakin diperkuat dengan sinergi lintas unit Kemenkeu.
“Awalnya kegiatan ini hanya dilakukan oleh DJP, namun sekarang sudah terintegrasi dengan unit lain. Lelang menjadi bagian penting dari penagihan aktif DJP untuk memberi perlindungan kepada Wajib Pajak yang patuh, sekaligus efek jera bagi yang tidak patuh,” ujar Eka.
Dorong pertumbuhan ekonomi daerah
Selain sebagai upaya penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai, kegiatan ini juga bertujuan mengenalkan lelang sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang sehat dan transparan.
Kemenkeu berharap, lelang dapat menjadi gaya hidup baru masyarakat di era digital sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.
Kegiatan lelang digelar serentak melalui portal lelang.go.id di enam KPKNL, yakni Bandung, Bogor, Bekasi, Cirebon, Tasikmalaya, dan Purwakarta.
“Kami berharap peran serta Kemenkeu dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi penerimaan negara, tetapi juga bagi masyarakat Jawa Barat,” demikian pernyataan resmi Kemenkeu Jawa Barat.
