RINGKASNEWS.ID - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi masyarakat di tengah situasi global yang belum menentu.
Hal itu disampaikan Herman usai mendengar pidato Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPR terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurut Herman, APBN tidak hanya menjadi dokumen keuangan negara, tetapi juga instrumen untuk menjaga kesejahteraan rakyat.
“APBN bukan sekadar dokumen administratif. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, memperkuat sendi negara, dan mensejahterakan masyarakat,” kata Herman dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah untuk 2027 cukup menantang. Meski begitu, target tersebut dinilai masih realistis jika dibarengi langkah yang konsisten.
Pemerintah diketahui menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Sementara pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,82–12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun belanja negara diperkirakan berada di kisaran 13,62–14,80 persen dari PDB, dengan defisit anggaran sekitar 1,8–2,4 persen dari PDB.
Menurut Herman, pemerintah perlu terus memperkuat sektor ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap impor agar ekonomi nasional tetap stabil.
Ia juga menilai program hilirisasi industri dan peningkatan daya saing produk dalam negeri perlu terus didorong.
Selain itu, Herman menyoroti target inflasi yang dijaga di rentang 1,5–3,5 persen. Ia menilai langkah itu penting untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa di masyarakat.
Di sektor energi, Herman mendukung percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk tenaga surya dan pengolahan sampah menjadi energi.
Ia juga menilai asumsi harga minyak mentah dunia sebesar 70–90 dolar AS per barel masih realistis di tengah kondisi geopolitik global saat ini.
Tak hanya itu, Herman turut menyinggung pentingnya pembenahan tata kelola ekspor sumber daya alam, termasuk dugaan praktik under invoicing yang dinilai merugikan negara.
“Kalau itu benar terjadi, tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus. Semua lembaga negara harus diperbaiki, termasuk tata kelola di Bea Cukai,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengatakan pemerintah tetap perlu memberi ruang bagi sektor swasta untuk berkembang dan ikut menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
