Program MBG Dinilai Beri Manfaat Ganda bagi Warga Lampung

Jumat, 21 Nov 2025 16:06
    Bagikan  
Program MBG Dinilai Beri Manfaat Ganda bagi Warga Lampung
Ist

DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas sosialisasi MBG.

RINGKASNEWS.ID - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik sebagai salah satu upaya pemerintah memperkuat ketahanan gizi nasional. Melalui pendekatan yang lebih terstruktur, program ini menyasar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas pelaksanaan program MBG, termasuk di Bandar Lampung pada Rabu (18/11). Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang edukasi mengenai pentingnya asupan gizi sejak dini.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menyebut program MBG merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses gizi yang layak. Di hadapan ratusan warga, ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pembagian makanan.

“MBG adalah langkah strategis untuk membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini. Banyak warga yang membutuhkan dukungan gizi namun terkendala akses. Melalui program ini, negara hadir untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” ujar Nihayatul.

Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG turut didukung oleh Sentra Produksi dan Penyediaan Gizi (SPPG). Selain memastikan ketersediaan bahan pangan segar dan aman, SPPG juga memberi manfaat ekonomi melalui pasokan yang melibatkan wilayah sekitar.

Menurutnya, program ini tidak hanya meningkatkan mutu gizi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi warga yang terlibat sebagai tenaga dapur dan distribusi.

“Ini bukan hanya soal makanan. Banyak warga sekitar SPPG bisa terlibat dalam proses produksi pangan. Jadi manfaatnya ganda, gizi untuk keluarga dan ekonomi untuk lingkungan,” kata dia.

Menanggapi isu dugaan keracunan makanan yang sebelumnya sempat beredar, Nihayatul menegaskan bahwa kasus tersebut terjadi akibat dapur yang tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP).

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Kami sudah turun ke lapangan, dan persoalannya karena ada dapur yang tidak mengikuti SOP. Kami mendorong BGN memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Intinya, program ini aman dan memberikan banyak manfaat,” ujarnya.

Ia berharap penguatan pengawasan dan kolaborasi berbagai pihak dapat membuat program MBG berjalan optimal dan memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

“MBG harus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Nihayatul.

Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Caruban Promosindo

Berita Terbaru

KAI dan DJKA Tinjau Lintas Cirebon untuk Persiapan Angkutan Lebaran
Komisi IX DPR Perkenalkan Program Makan Bergizi Gratis di Gianyar
Pemkot Cirebon Pastikan Simpanan Nasabah BPR Aman di Bawah Penjaminan LPS
KAI Daop 3 Cirebon Buka Kantor Layanan Aset Terpadu di Pegadenbaru
Perumda BPR Bank Cirebon Ditutup, OJK Cabut Izin Usaha
DPRD Kota Cirebon Dorong Pelestarian Tokoh Sejarah Masuk Dokumen Pembangunan
Radio Ekraf 2026 Diluncurkan, Kemenekraf Fokus Benahi Ekosistem Penyiaran Daerah
Muh Haris Sebut MBG Tak Hanya Soal Gizi, tetapi Juga Penggerak Ekonomi Daerah
DJP dan Bareskrim Polri Perbarui Kerja Sama Penegakan Hukum Pajak
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Digelar di Desa Kertajaya, Cianjur
Banjir Belum Surut, Polres Cirebon Kota Salurkan Bantuan untuk Warga Villa Intan Klayan
BPBD Catat 234 Kejadian Bencana di Kabupaten Cirebon Sepanjang 2025
Sophi Zulfia: Hasil Rakornas Harus Diterapkan dalam Kebijakan Daerah
Kasus Dugaan Penggelapan PPN Rp583 Miliar, Tiga Perusahaan Baja di Tangerang Diperiksa DJP
AKSA Cafe Resmi Dibuka di Kota Cirebon, Usung Konsep Semi Open Space
Tiket Mudik Lebaran 2026 Masih Banyak, Ini Data Penjualan KAI Daop 3 Cirebon
Sambut Ramadhan, Hotel Santika Premiere Linggarjati Tawarkan Iftar Nusantara–Timur Tengah
Pipa Utama PDAM Kota Cirebon Jebol, Perbaikan Ditargetkan Dua Hari
Pengurus SMSI Kota Cirebon 2026–2029 Dilantik, Tegaskan Komitmen Media Siber Profesional
Perda Pajak Kota Cirebon Dievaluasi Pemerintah Pusat, DPRD Soroti Dampaknya bagi UMKM