Raperda Perubahan APBD 2025, Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon Sampaikan Pandangan

Selasa, 23 Sep 2025 09:08
    Bagikan  
Raperda Perubahan APBD 2025, Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon Sampaikan Pandangan
Dok.Humas DPRD

Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio dan jajaran usai rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi atas Raperda Perubahan APBD 2025 di Griya Sawala.

RINGKASNEWS.ID - DPRD Kota Cirebon mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Pembahasan diawali dengan pemandangan umum dari fraksi-fraksi dalam rapat paripurna di Griya Sawala, Senin (22/9/2025).

Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio menjelaskan, kepala daerah wajib menyampaikan raperda perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua September sesuai aturan. Setelah itu, pembahasan dilakukan bersama DPRD dan pemerintah daerah.

“Persetujuan raperda harus sudah ditetapkan paling lambat 30 September agar dapat difasilitasi gubernur,” kata Andrie.

Fraksi Soroti PAD dan Infrastruktur

Sejumlah fraksi menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. Juru bicara Fraksi NasDem, Laurentia Mellynda, menilai penurunan PAD bukan sekadar koreksi teknis, melainkan menunjukkan lemahnya penggalian potensi pendapatan baru.

Ia juga menyinggung soal infrastruktur pendidikan di kawasan pesisir. Menurutnya, anggaran pendidikan yang cukup besar belum sepenuhnya terealisasi di lapangan.

“Masih ada kerusakan bangunan sekolah dan keterbatasan fasilitas kelas di wilayah pesisir,” kata Laurentia.

Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat Pembangunan, M Handarujati Kalamullah. Ia menyoroti penurunan PAD hingga Rp 22,6 miliar dan menyebut pemerintah daerah masih bergantung pada transfer pusat dan provinsi.

“Kami mendorong pemda membuat kajian PAD agar sektor potensial bisa terpetakan dengan jelas,” ujarnya.

Defisit Rp 47 Miliar

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan dalam perubahan APBD 2025, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1,733 triliun, sementara belanja mencapai Rp 1,780 triliun. Artinya, terdapat defisit anggaran sekitar Rp 47 miliar.

Edo memastikan anggaran akan dioptimalkan untuk program prioritas agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat, sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar bermanfaat bagi warga Kota Cirebon,” ujar Edo.

Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Caruban Promosindo

Berita Terbaru

Perumda BPR Bank Cirebon Ditutup, OJK Cabut Izin Usaha
DPRD Kota Cirebon Dorong Pelestarian Tokoh Sejarah Masuk Dokumen Pembangunan
Muh Haris Sebut MBG Tak Hanya Soal Gizi, tetapi Juga Penggerak Ekonomi Daerah
DJP dan Bareskrim Polri Perbarui Kerja Sama Penegakan Hukum Pajak
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Digelar di Desa Kertajaya, Cianjur
Banjir Belum Surut, Polres Cirebon Kota Salurkan Bantuan untuk Warga Villa Intan Klayan
BPBD Catat 234 Kejadian Bencana di Kabupaten Cirebon Sepanjang 2025
Kasus Dugaan Penggelapan PPN Rp583 Miliar, Tiga Perusahaan Baja di Tangerang Diperiksa DJP
AKSA Cafe Resmi Dibuka di Kota Cirebon, Usung Konsep Semi Open Space
Tiket Mudik Lebaran 2026 Masih Banyak, Ini Data Penjualan KAI Daop 3 Cirebon
Sambut Ramadhan, Hotel Santika Premiere Linggarjati Tawarkan Iftar Nusantara–Timur Tengah
Pipa Utama PDAM Kota Cirebon Jebol, Perbaikan Ditargetkan Dua Hari
Pengurus SMSI Kota Cirebon 2026–2029 Dilantik, Tegaskan Komitmen Media Siber Profesional
Perda Pajak Kota Cirebon Dievaluasi Pemerintah Pusat, DPRD Soroti Dampaknya bagi UMKM
Program MBG Disiapkan sebagai Langkah Bertahap Perbaiki Gizi Masyarakat Grobogan
Program Makan Bergizi Gratis 2026 Dimulai, Grobogan Jadi Lokasi Perdana Sosialisasi
Padi Reborn Rayakan 28 Tahun Karier Lewat Konser Dua Delapan di Senayan
Cirebon Power Catat Peningkatan Produksi Listrik Sepanjang 2025
Pemerintah Buka Kembali Akses Grok di Indonesia dengan Pengawasan Ketat
Korsleting Diduga Picu Kebakaran Mobil di Jalan Dr. Cipto Cirebon