Raperda Perubahan APBD 2025, Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon Sampaikan Pandangan

Selasa, 23 Sep 2025 09:08
    Bagikan  
Raperda Perubahan APBD 2025, Fraksi-fraksi DPRD Kota Cirebon Sampaikan Pandangan
Dok.Humas DPRD

Wali Kota Cirebon Effendi Edo bersama Ketua DPRD Kota Cirebon Andrie Sulistio dan jajaran usai rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi atas Raperda Perubahan APBD 2025 di Griya Sawala.

RINGKASNEWS.ID - DPRD Kota Cirebon mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Pembahasan diawali dengan pemandangan umum dari fraksi-fraksi dalam rapat paripurna di Griya Sawala, Senin (22/9/2025).

Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio menjelaskan, kepala daerah wajib menyampaikan raperda perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua September sesuai aturan. Setelah itu, pembahasan dilakukan bersama DPRD dan pemerintah daerah.

“Persetujuan raperda harus sudah ditetapkan paling lambat 30 September agar dapat difasilitasi gubernur,” kata Andrie.

Fraksi Soroti PAD dan Infrastruktur

Sejumlah fraksi menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. Juru bicara Fraksi NasDem, Laurentia Mellynda, menilai penurunan PAD bukan sekadar koreksi teknis, melainkan menunjukkan lemahnya penggalian potensi pendapatan baru.

Ia juga menyinggung soal infrastruktur pendidikan di kawasan pesisir. Menurutnya, anggaran pendidikan yang cukup besar belum sepenuhnya terealisasi di lapangan.

“Masih ada kerusakan bangunan sekolah dan keterbatasan fasilitas kelas di wilayah pesisir,” kata Laurentia.

Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat Pembangunan, M Handarujati Kalamullah. Ia menyoroti penurunan PAD hingga Rp 22,6 miliar dan menyebut pemerintah daerah masih bergantung pada transfer pusat dan provinsi.

“Kami mendorong pemda membuat kajian PAD agar sektor potensial bisa terpetakan dengan jelas,” ujarnya.

Defisit Rp 47 Miliar

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan dalam perubahan APBD 2025, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 1,733 triliun, sementara belanja mencapai Rp 1,780 triliun. Artinya, terdapat defisit anggaran sekitar Rp 47 miliar.

Edo memastikan anggaran akan dioptimalkan untuk program prioritas agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat, sehingga anggaran yang ditetapkan benar-benar bermanfaat bagi warga Kota Cirebon,” ujar Edo.

Baca Berita dan Artikel Menarik Lainnya di Google News

Caruban Promosindo

Berita Terbaru

Kasus Uang Palsu Gegesik Viral, Komisi XI DPR RI Kardaya Gandeng BI dan OJK Edukasi Warga
Siswa dan Guru Miftahul Huda dan MIN 2 Cirebon Gelar Halal Bihalal di Hari Pertama Sekolah
Diam-diam Dites, Begini Hasil Tes Narkoba Petugas Perlintasan di Cirebon
Empat Pelaku Pembobolan Rumah Kosong Lintas Kota Ditangkap Polres Cirebon Kota
One Way di Tol Cipali Resmi Berakhir, Lalu Lintas Kembali Normal
Dalam Semalam, Satresnarkoba Polres Cirebon Kota Gerebek Tiga Titik dan Sita Ratusan Botol Miras
Hotel Santika di Kuningan dan Cirebon Padamkan Lampu Satu Jam saat Earth Hour
Tradisi Grebeg Syawal di Gunung Jati Kembali Dipenuhi Pengunjung
Telat Lapor SPT? Tenang, DJP Hapus Dendanya hingga Akhir April 2026
Arus ke Jakarta di Tol Cipali Naik 11 Persen, One Way Kembali Diterapkan
KAI Daop 3 Cirebon Catat 273.002 Penumpang Selama Angkutan Lebaran, OTP 100 Persen
Lonjakan Trafik Data Saat Mudik Lebaran 2026, Indosat Klaim Jaringan Tetap Stabil
KAI Beri Diskon 20 Persen Tiket Kereta untuk Mudik Lebaran 2026
Sistem One Way di Tol Cipali Berakhir, Arus Lalu Lintas Dikembalikan Dua Arah
H+3 Lebaran, 35 Ribu Kendaraan Melintas Tol Cipali Arah Jakarta
Arus Balik H+2 Lebaran, 73 Ribu Kendaraan Melintas di Cirebon
Lonjakan Arus Balik di Tol Cipali, Rest Area Terapkan Sistem Buka-Tutup
Samsung Galaxy S26 Series dan Buds4 Pro Resmi Rilis di Indonesia
H-3 Lebaran, Ribuan Pemudik Padati Jalur Pantura Cirebon
Warga Kejaksan Curhat Soal Jalan Rusak hingga BPJS ke Rinna Suryanti