RINGKASNEWS.ID - DPRD Kabupaten Cirebon mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan perbaikan layanan kesehatan, menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit milik pemerintah dan penurunan jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan.
Desakan ini disampaikan saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Dinas Kesehatan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Rabu (6/8/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, mengatakan bahwa masalah kesehatan dan infrastruktur menjadi dua kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian utama.
“Kami banyak menerima keluhan soal pelayanan RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled. Padahal itu rumah sakit milik pemerintah dengan tenaga medis yang sebagian besar PNS. Tapi justru kalah bersaing dengan rumah sakit swasta,” kata Sophi.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera mengevaluasi berbagai persoalan yang menghambat kualitas layanan rumah sakit, termasuk soal fasilitas, manajemen, dan insentif tenaga kesehatan.
Senada dengan itu, anggota Banggar DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setyawan, menilai pemangkasan anggaran BPJS sangat berisiko terhadap akses layanan masyarakat.
Ia juga menyoroti kasus pasien BPJS yang hanya dirawat tiga hari lalu dipulangkan, serta masih banyaknya warga yang belum memiliki jaminan kesehatan.
“Kalau anggaran BPJS dipotong 50 persen, dampaknya besar. Rumah sakit daerah bisa kehilangan kepercayaan masyarakat. Kita minta manajemen di RSUD benar-benar dibenahi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan skema jaminan kesehatan untuk warga miskin yang belum terdaftar di BPJS pusat maupun provinsi.
“Kami tetap mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk target imunisasi bayi, penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular seperti TB dan hipertensi,” kata Eni.
Ia menyebut usulan tambahan anggaran dari DPRD akan menjadi pertimbangan untuk memperkuat layanan dasar kesehatan di daerah.
DPRD berharap hasil pembahasan ini bisa diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama kelompok rentan.