RINGKASNEWS.ID - Pendapatan negara di wilayah Jawa Barat hingga 30 September 2025 tercatat mencapai Rp102,51 triliun atau 66,57 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian ini menunjukkan kinerja positif APBN yang tetap solid di tengah upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendorong program prioritas nasional.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Barat II Henny Suatri Suardi mengatakan, APBN masih berfungsi efektif sebagai instrumen kebijakan fiskal yang adaptif dan produktif.
“Kinerja APBN di Jawa Barat hingga September 2025 tercatat on track. Kami terus mendorong optimalisasi belanja dan penerimaan negara agar program prioritas nasional benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Henny dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).
Ia menambahkan, APBN memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat mencatat, pertumbuhan pendapatan negara tersebut ditopang oleh penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing naik 5,30 persen dan 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi belanja, realisasi di Jawa Barat mencapai Rp87,04 triliun atau 71,73 persen dari pagu, menghasilkan surplus regional sebesar Rp15,47 triliun. Perlambatan terjadi pada belanja kementerian/lembaga seiring kebijakan efisiensi dan penyesuaian pagu anggaran.
Sejumlah program prioritas nasional juga telah berjalan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau delapan juta penerima manfaat, sedangkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menyalurkan pembiayaan senilai Rp5,52 triliun untuk 44.093 unit rumah.
Pemerintah turut memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp20,93 triliun kepada 385 ribu debitur, serta pembiayaan Ultra Mikro (UMi) senilai Rp1,20 triliun untuk 247 ribu debitur.
Dari sisi ketahanan pangan, belanja tematik mencapai Rp1,83 triliun dengan produksi beras sebesar 8,72 juta ton dan penyaluran beras SPHP sebanyak 22,46 juta kilogram.
Kinerja APBN di sektor pendidikan juga menunjukkan hasil nyata. Program Sekolah Rakyat telah merealisasikan anggaran Rp25,25 miliar, sementara revitalisasi sekolah mencapai Rp11,31 miliar. SMA Unggul Garuda di Bogor menjadi salah satu hasil pembangunan sekolah unggulan dengan anggaran Rp59,31 miliar.
Secara makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan II-2025 mencapai 5,23 persen (yoy) dengan inflasi terjaga di level 2,19 persen. Neraca perdagangan daerah juga mencatat surplus USD 2,43 miliar pada Agustus 2025.
Menurut Henny, capaian tersebut mencerminkan daya tahan ekonomi Jawa Barat yang tetap kuat dan selaras dengan arah kebijakan fiskal nasional.
“Kami akan terus memperkuat kolaborasi lintas instansi agar APBN benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah,” tandasnya.