Triwulan I–II 2025, Sektor Jasa Keuangan Ciayumajakuning Tunjukkan Tren Positif

Selasa, 27 May 2025 07:17
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib (tengah), memaparkan kinerja sektor jasa keuangan Ciayumajakuning dalam acara Bancakan (Bincang Asik Seputar Sektor Jasa Keuangan), Senin, (26/5). Ringkas Media

RINGKASNEWS.ID - Kinerja sektor jasa keuangan di wilayah Ciayumajakuning terpantau stabil dan menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang Triwulan I hingga pertengahan Triwulan II tahun 2025. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang mencapai 4,98 persen.

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, mengungkapkan hal tersebut dalam kegiatan “Bincang Asik Seputar Sektor Jasa Keuangan” (Bancakan) yang digelar Senin (26/5/2025).

Ia menyebutkan, secara umum kondisi industri keuangan di wilayah Ciayumajakuning berada dalam tren positif, meskipun terdapat dinamika di masing-masing subsektor.

Perbankan BPR Tetap Tumbuh Positif

Sebanyak 18 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah ini mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 2,48% secara year-to-date (ytd) menjadi Rp2,05 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 1,25% menjadi Rp2,22 triliun, dan total aset meningkat 1,24% menjadi Rp2,75 triliun. Kinerja ini turut mendorong lonjakan laba sebesar 146,49% menjadi Rp16,5 miliar.

Namun demikian, Capital Adequacy Ratio (CAR) BPR mengalami penurunan menjadi 16,06%. Sementara rasio kredit bermasalah (NPL) sedikit membaik ke level 18,89%. Penyaluran kredit masih didominasi sektor perdagangan, non-usaha, dan pertanian.

Kinerja Beragam di Perbankan Umum dan Syariah

Sebaliknya, perbankan umum mencatat penurunan kinerja. Sebanyak 29 kantor cabang bank umum mengalami penurunan kredit sebesar 11,67% menjadi Rp47,9 triliun. DPK turun 7,73% menjadi Rp39,74 triliun dan laba tergerus 68,06% menjadi Rp492,82 miliar. Meskipun demikian, rasio NPL masih relatif terkendali di angka 3,07%.

Di sisi lain, perbankan umum syariah menunjukkan pertumbuhan signifikan. Lima kantor cabang bank syariah membukukan peningkatan kredit sebesar 59,21% ytd menjadi Rp6,89 triliun. DPK dan aset juga tumbuh meski laba tercatat turun 69,57%.

IKNB dan Pasar Modal: Variatif namun Terpantau Stabil

Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) mencatat tren beragam. Aset dan DPK Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan LKM Syariah mengalami penurunan, namun pembiayaan oleh LKMS tetap tumbuh. Perusahaan pergadaian juga mencatat peningkatan aset meski nilai pinjaman menurun.

Sementara itu, jumlah investor pasar modal di wilayah Ciayumajakuning tumbuh 2,44% menjadi 317,71 ribu. Namun, nilai transaksi saham tercatat menurun hampir 30% menjadi Rp1,27 triliun. Agus menyebut penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh perubahan strategi investasi masyarakat.

Perlindungan Konsumen dan Literasi Keuangan Terus Diperkuat

Hingga April 2025, OJK Cirebon telah menangani 555 layanan konsultasi dan pengaduan, dengan mayoritas aduan berkaitan dengan fintech lending dan perbankan. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) juga menjadi salah satu layanan yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat.

Di sisi edukasi, hingga Mei 2025 telah dilaksanakan 67 kegiatan literasi keuangan yang menjangkau lebih dari 12 ribu peserta dari berbagai kalangan. Indeks literasi keuangan nasional meningkat menjadi 66,46%, sementara indeks inklusi mencapai 80,51%.

Dorong Inklusi Lewat Program Unggulan

OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) terus mendorong akses keuangan melalui berbagai program seperti Simpanan Pelajar, Kredit Melawan Rentenir, dan penguatan agen Laku Pandai.

Saat ini, tercatat sebanyak 1,39 juta rekening pelajar aktif dengan total tabungan mencapai Rp253,27 miliar. Penyaluran kredit usaha produktif pun telah mencapai Rp5,67 miliar.

Sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan inklusif di desa, OJK juga meluncurkan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif di Desa Gunung Kuning, Kabupaten Majalengka, dengan fokus pada sektor pariwisata dan kolaborasi lintas sektor.

“OJK akan terus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan di Ciayumajakuning melalui penguatan regulasi, pengawasan, serta literasi dan inklusi keuangan,” pungkas Agus Muntholib.

Berita Terkini